Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.626.772.093 (16 JULI 2018)

Kesbangpol Diminta Tak Dilibatkan dalam Penghitungan Suara

Whisnu Mardiansyah - 12 Januari 2018 03:24 wib
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. MI/M Irfan.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. MI/M Irfan.

Jakarta: Komisi II dan Komisi III DPR mengadakan rapat gabungan dengan Mendagri, Kapolri, KPU, KPK, dan Kejaksaan Agung. Rapat gabungan tersebut untuk membahas persiapan pilkada serentak 2018.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik keterlibatan unit Kesbangpol dan polisi dalam proses rekapitulasi suara. Pihaknya mendapatkan temuan soal keterlibatan Kesbangpol. 

"Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pilkada. Seperti zaman orde baru," kata Riza dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Riza menilai, keterlibatan Kesbangpol dalam penghitungan suara dapat menghilangkan aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ia pun meminta Mendagri Tjahjo Kumolo menindak bawahannya. 

"Sudahlah Kesbangpol tidak perlu menghitung hasil suara. Kalau mau tahu tanya KPU. Apalagi banyak petahana yang ikut pemilu agar tidak ada tafsir pilkada," ujar Riza. 

Bukan hanya Kesbangpol, Riza pun mengkritisi adanya anggota kepolisian yang juga terlibat dalam proses rekapitulasi suara. Bahkan, Polri dinilai lebih cepat dan teliti menghitung suara karena memiliki teknologi canggih. 

"Namun demikian, sebagaimana Kesbangpol tenyata Polri lebih tegas lebih teliti menghitung suara lebih cepat lagi, pengalaman. Bahkan kalau ingin jujur teknologinya lebih hebat," ungkap Riza. 

Ia mengimbau pihak manapun selain KPU tak ikut terlibat dalam proses rekapitulasi suara. Hal ini untuk menjaga netralitas dan mencegah timbulnya multi tafsir dari pihak peserta pemilu. 

"Fraksi Gerindra pilkada dan pemilu tidak perlu lagi institusi di luar KPU yang terlibat melakukan rekapitulasi internal. Sebetulnya internal tapi agar tidak menimbulkan multi tafsir, tidak perlu," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, di kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan tak pernah memberikan instruksi Kesbangpol ikut dalam proses rekapitulasi suara. Adapun kasus yang ditemukan hanya bersifat kasuistis.

"Saya menjamin tidak ada intruksi dari saya," jawab Mendagri.



(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMILU SERENTAK 2019
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 16-07-2018