DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

UU MD3 bisa Direvisi Kembali usai Pilpres 2019

Whisnu Mardiansyah - 13 Februari 2018 07:27 wib
Fraksi Partai NasDem walk out saat rapat paripurna pengesahan Revisi UU MD3 - MI/Susanto
Fraksi Partai NasDem walk out saat rapat paripurna pengesahan Revisi UU MD3 - MI/Susanto

Jakarta: Fraksi Partai NasDem menolak pengesahan revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tenang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3). UU MD3 memungkinkan kembali direvisi pasca Pilpres 2019.

"Hanya ada satu kemungkinan yaitu merevisi kembali. Dan itu tentu membuang-buang energi dan saya kira bukan harapan kita bersama," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

Namun, kata Plate kecil kemungkinan UU MD3 menjalani proses revisi di sisa masa jabatan hingga 2019. Selain waktu yang menyempit, mayoritas fraksi pun setuju pengesahan dan hanya NasDem dan PPP yang menolaknya. 

"Hanya ada dua fraksi yang mendukung itu dan kita akan berhadapan dengan kekuatan 8 fraksi yang begitu besar saat ini," lanjut Plate. 

(Baca juga: NasDem Walk Out dari Pengesahan Revisi UU MD3)

Kemungkinan besar, kata dia, revisi UU MD3 baru bisa terlaksana usai Pemilihan Presiden 2019. Adapun Partai NasDem tetap menghormati pengesahan UU MD3 namun secara substansial menolak isinya.

"Kami akan simpan ini sebagai pekerjaan rumah yang akan direvisi setelah DPR hasil Pemilihan Umum 2019," pungkas dia. 

Fraksi Partai NasDem memutuskan walk out dalam rapat paripurna pengesahan revisi undang-undang MD3. NasDem menilai revisi sangat bernuansa pragmatisme demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. 


 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 21-10-2018