Rapor Kinerja masih Merah

Media Indonesia - 09 Mei 2017 07:59 wib
Menpan RB Asman Abnur/MI/Panca Syurkani
Menpan RB Asman Abnur/MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja birokrasi di kementerian dan lembaga (K/L) pusat dan daerah, masih melempem. Mayoritas birokrasi di pusat dan daerah dinilai belum efisien.

Hal tersebut berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Masih banyak yang harus kita perbaiki karena banyak K/L dan daerah yang nilainya rata-rata C, CC, dan B," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur seusai menghadiri rapat komite pengarah reformasi birokrasi nasional (KPRBN) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 8 Mei 2017.

Karena itu, lanjut Asman, kita mencoba agar efisiensi birokrasi bisa terjadi dengan memperbaiki LAKIP. "Tahun ini saya harap 50% K/L dan pemda bisa mendapatkan peringkat BB," ujar Asman.

Baca: Kinerja Menteri ATR Disorot terkait Wacana Perombakan Kabinet

Rapat terebut dipimpin Wapres Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Salah satu cara meningkatkan nilai LAKIP, lanjut Asman, dilakukan dengan sistem mentoring.

Kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memiliki nilai LAKIP sudah baik akan digunakan sebagai teladan bagi daerah dan instansi lainnya. "Kita ciptakan role model. Yang nilainya sudah B, A, jadi mentor," imbuhnya.

Baca: Tiga Menteri Terancam Perombakan Kabinet

Adapun terkait upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN), Asman mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) guna menggelar pelatihan secara berkala kepada seluruh ASN sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

Hal itu, kata dia, sejalan dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG RESHUFFLE KABINET
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 25-11-2017