DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 13.813.894.338 (20 AGUSTUS 2018)

Wartawan Disarankan Gelar Debat Terbuka soal RKUHP

Ilham wibowo - 14 Februari 2018 13:23 wib
Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa/MI//Susanto
Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa/MI//Susanto

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyarankan insan pers menggelar dialog agar sejumlah pasal dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap merugikan pekerjaan jurnalistik. Dialog dianggap penting agar kekhawatiran munculnya kriminalisasi wartawan tak semakin kuat.

Desmond menilai respons kuat dari masyarakat bisa memengaruhi pembahasan RKUHP sebelum disahkan. Sebab, DPR tak mungkin mengundang perwakilan wartawan dalam pembahasan.

"Pers tidak mungkin dilibatkan dalam pembahasan karena melanggar Undang-Undang Dasar. Saya pikir bisa, ada kelompok wartawan mengundang pemerintah, undang dari DPR agar semakin jelas debatnya, kenapa ada kesepakatan pasal ini," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: DPR Disarankan Batalkan RKUHP

Keberatan jurnalis, terang Desmond, perlu disampaikan dengan argumentasi yang baik. Apalagi, pasal dalam draf RKUHP tersebut masih mungkin berubah.

"Makanya saya menyarankan kalau ini mengancam kebebasan pers, kebebasan wartawan, menurut saya ya wartawan bergerak saja," ucap dia.

Ketua DPP Gerindra itu mengatakan KUHP merupakan produk hukum yang akan dipakai dalam jangka waktu panjang dan demi kepentingan nasional. Siapa pun berhar mempertanyakan bila ada pasal yang diragukan.

"Apakah kebebasan pers sudah keterlaluan, atau memang ini jalan terbaik dalam rangka membenahi atau mengurangi kebebasan pers, kan harus jelas debatnya," ucap dia.

Baca: RKUHP Dinilai Membuka Ruang Kriminaliasi

Sejumlah aturan yang dianggap multitafsir terkait kerja jurnalistik terebut ada pada Pasal 309 ayat (1) tentang Penyiaran Berita Bohong. Pasal itu berbunyi:

'Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III'.

Pasal 309 ayat (2) tentang Penyiaran Berita Bohong dalam Draf revisi KUHP berbunyi:

'Setiap orang yang meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II'.

Direktur Advokasi LBH Pers Ade Wahyudin menilai frasa 'mengakibatkan keonaran' pada Pasal 309 masih multitafsir. Wartawan rentan dikriminalisasi melalui aturan itu.

"Pasal terkait fake news atau berita bohong. Ini tentu dapat menghambat wartawan ketika para wartawan dihadapkan kepada narasumber yang kemudian tidak memiliki fakta akurat," tegas Ade.

Pasal 328 hingga Pasal 329 tentang Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan dalam  RKUHP juga memiliki potensi mengkriminalisasi wartawan. Pasal 328 berbunyi:

'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV'.

Sedangkan Pasal 329 berbunyi:

'Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat bagi setiap orang yang secara melawan hukum'.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG RUU KUHP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-08-2018