Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Legalkan Penjajahan Israel

Ilham wibowo - 07 Desember 2017 11:01 wib
Ilustrasi: Warga Israel membakar poster Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Bethlehem's Manger Square untuk mengutuk sikapnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Foto: AFP/Musa Al Shaer.
Ilustrasi: Warga Israel membakar poster Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Bethlehem's Manger Square untuk mengutuk sikapnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Foto: AFP/Musa Al Shaer.

Jakarta: Pengakuan Amerika Serikat (AS) terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai  perlu ditolak. Keputusan itu dianggap bertolak belakang dengan semangat mewujudkan kemerdekaan Palestina. 

"Penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik RI yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini," kata Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Desember 2017. 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan sikap RI adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

OKI telah menghasilkan Resolusi Jakarta dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa di Jakarta pada 2016. Salah satu isinya adalah mendukung kemerdekaan Palestina.  

"Pidato Presiden AS Donald Trump hanya menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik Amerika Serikat. Pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan perdamaian," ucap Arwani. 

Baca: Indonesia Kutuk Keputusan AS Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Arwani juga menganggap pidato Trump telah membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis. Perjuangan Palestina, kata Arwani, adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan HAM. 

"Jelas, politik luar negeri AS mengabaikan upaya damai yang dirintis di Palestina serta stabilitas di kawasan Timur Tengah," pungkas dia.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pun diminta gencar menyampaikan sikap politik Tanah Air guna merespons pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Sikap pemerintah ini harus didukung seluruh stakeholder untuk menunjukkan sikap kolektif bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina," pungkas Arwani.




(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PALESTINA ISRAEL
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 13-12-2017