DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.348.051.099 (17 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

NasDem Khawatir Revisi UU MD3 Timbulkan Oligarki Politik

Whisnu Mardiansyah - 13 Februari 2018 07:17 wib
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate - Medcom.id/Ilham Wibowo.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate - Medcom.id/Ilham Wibowo.

Jakarta: Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) rawan menimbulkan oligarki politik. Sebab, dalam salah satu pasal kewenangan fraksi dalam mengatur postur APBN dicaplok. 

Dalam Revisi UU MD3 Pasal 180 huruf a rancangan dan postur APBN di badan anggaran harus melalui konsultasi dengan pimpinan dewan. Sebelumnya, hanya perlu persetujuan fraksi. 

"Ini hak kemandirian fraksi dicaplok. Ini bahaya terbentuknya oligarki kekuasaan di pimpinan DPR RI," kata Johnny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

(Baca juga: DPR tak Bisa Berlindung di Balik UU MD3)

Johnny menuturkan pasal ini berimplikasi pada tata kelola DPR RI. Dia meminta dilakukan revisi menyeluruh bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok untuk sesaat, tetapi juga UU yang berlaku di jangka panjang terutama pasca Pilpres 2019.

"Kami setuju untuk dilakukan revisi menyeluruh sifatnya dan diterapkan tidak untuk masa periode DPR kali ini," ujar dia. 

Fraksi Partai NasDem memutuskan walk out dalam rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-undang MD3. NasDem menilai revisi sangat bernuansa pragmatisme demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. 


 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 19-10-2018