DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 19.955.605.901 (19 SEP 2018)

Lemhanas Anggap Parpol tak Serius Menghadapi Pemilu

M Sholahadhin Azhar - 14 Maret 2018 13:14 wib
Ilustrasi: Pemilu. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi: Pemilu. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Partai politik (parpol) dianggap tak serius menjalankan muruahnya dalam pemilihan umum. Hal itu terbukti dari kualitas kepala daerah yang diusung parpol. Tak ada kaderisasi yang memunculkan sosok unggulan.

"Enggak ada introspeksi dari pemilihan umum sebelumnya. Masih begitu-begitu saja antara pemilu yang satu dan lainnya," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen (Purn) Agus Widjojo di Kantor Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Parpol, kata dia, hanya fokus pada kepentingan sempit dan sibuk terhadap diri sendiri. Mereka belum sampai pada taraf memikirkan bangsa negara. Indikasi ini terlihat dari banyaknya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap calon kepala daerah.

Menurut Agus, OTT disebabkan parpol tak ambil bagian mendidik kadernya. Dampaknya, yang dipikirkan hanya kepentingan semu, seperti uang dan membayar utang politik. Akibatnya, siklus berulang, tak ada perbaikan sistem dari masa ke masa.

"Pada saat mendekati pemilu mereka tergopoh-gopoh karena enggak punya kader dan enggak ada yang bisa diharapkan karena banyak kader yang tertangkap OTT," imbuh Agus.

Selain itu, kondisi ini juga diperparah budaya Indonesia terkait politik. Seringkali tak ada regenerasi tokoh yang dimunculkan sebagai calon pemimpin. Mayoritas, semua parpol mengandalkan calon dari internal partai atau petahana.

"Kita biasa mengandalkan yang sudah ada. Itu zona nyaman," pungkas Agus.

Baca: Mendagri: Pemerintah tak Bisa Intervensi KPK

Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Suryopratomo menambahkan soal kualitas tokoh terkait pemilihan umum. Menurut dia, hal itu harus dilihat secara holistik, yakni pada pendidikan bangsa Indonesia. 

Dia menjelaskan 70 persen dari penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah atau SMP. Artinya, masyarakat dengan pendidikan tinggi hanya 30 persen. 

"Sepanjang sistem seperti sekarang ini, jangan mengeluh kalau yang dipilih adalah not the best available person," kata Tommy, sapaan Suryopratomo.




(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMILU SERENTAK 2019
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 20-09-2018