Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp 5.963.078.120 (13 AGUSTUS 2018)

Presiden Belum Mau Komentar soal Revisi UU MD3

Achmad Zulfikar Fazli - 13 Februari 2018 13:51 wib
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari).
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari).

Jakarta: Hasil Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menimbulkan pro dan kontra. Terdapat beberapa pasal yang disebut menjadi tameng buat anggota dewan berlindung dari kritik publik. 

Salah satunya pada Pasal 245. Pasal itu menyebut, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehoramatan Dewan (MKD).

Terkait revisi itu, Presiden Joko Widodo belum mau berkomentar. "Itu nanti saja," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Isi dari Pasal 245 ini merupakan kesepakatan dari DPR dan pemerintah dalam proses revisi UU MD3. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan klausul izin MKD, sehingga izin tersebut hanya kepada Presiden. Namun pada revisi ini, DPR mengganti frasa 'izin' menjadi pertimbangan.

(Baca juga: DPR tak Bisa Berlindung di Balik UU MD3)

Pasal lain yang menimbukan polemik ialah Pasal 73;

1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR

2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.

3. Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah tidak mau hadir memenuhi panggilan setelah 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

4. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Polri.

5. Panggilan paksa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kapolri paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat badan hukum dan/warga masyarakat yang dipanggil paksa; dan 

b. Kapolri memerintahkan Kapolda di tempat domisili badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR.

6. Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Polri dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat untuk paling lama 30 hari.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa dan panyanderaan diatur dengan Peraturan Kapolri.

(Baca juga: Penambahan Pimpinan MPR Dinilai Cacat Konstitusi)

Pasal 122 , dalam melaksanakan fungsi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas;

k. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.


Revisi UU ini disetujui oleh delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Demokrat. Dua partai lain yang menolak hasil revisi tersebut, yakni NasDem dan PPP.






(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 15-08-2018