Pergantian Panglima TNI tak Perlu Diintervensi

Ilham wibowo - 14 November 2017 16:36 wib
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo/MTVN/Faisal Abdalla
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo/MTVN/Faisal Abdalla

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menegaskan pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak perlu direcoki. Pilihan menyerahkan tongkat estafet di jajaran pimpinan TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Serahkan kepada presiden, presiden memiliki hak untuk itu. Tidak perlu diintervensi," kata Syaifullah kepada Metrotvnews.com, Selasa 14 November 2017.

Menurut dia, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendorong presiden dalam pergantian panglima merupakan aspirasi sah. Tapi, kata dia, kondisi berbeda terjadi bila telah masuk keinginan mendorong matra tertentu sebagai panglima TNI.

"Kalau ada arah ke matra lain patut dicurigai apakah berkeinginan untuk mengadu-adu sesama matra di TNI. Kita serahkan saja kepada presiden," ucap dia.

Politikus PPP itu menuturkan, posisi panglima TNI baik diisi matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), maupun Angkatan Laut (AL) memiliki tantangan yang sama. Seorang panglima TNI, kata dia, mesti bisa menjamin sektor keamanan dan kedaulatan negara berlangsung hingga jangka panjang.

"Tantangan masa depan yang tidak hanya kita ukur dalam  waktu dua atau tiga tahun jabatan panglima TNI, tetapi yang harus diukur itu 50 sampai 100 tahun yang akan datang," ujarnya.

Hal senada juga disampikan Pengamat Intelijen dan Militer dari Universitas Indonesia, Wawan H. Purwanto. Ia menilai Presiden Jokowi bebas memilih penganti Jenderal Gatot dari matra mana pun.

"Penggantian panglima TNI itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau presiden berkenan si A si B si C ya silakan," kata wawan.
 
Menurut Wawan, Presiden Jokowi tak wajib memilih Panglima TNI yang dilakukan dengan formula bergilir. Bisa saja, Presiden Jokowi kembali memilih matra AD sebagai Panglima TNI lantaran situasi politik tertentu atau penilaian tertentu.

"Soal matra memang disunahkan berganti matra  sesuai dengan urut. Akan tetapi atas pertimbangan politk atau pertimbangan lain dari presiden, bisa juga dari matra darat ke matra darat," ucap dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo segera memproses pergantian Panglima TNI. Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018.

Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengungkap tiga alasan mengapa pergantian Gatot harus disegerakan. Pertama, merujuk pada Undang-undang TNI, pergantian Panglima TNI harus mendapat persetujuan DPR.

"Dengan pengajuan nama calon panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Minggu 12 November 2017.

Kedua, lanjut Ghufron, mempercepat proses pergantian akan memberi ruang bagi masyarakat berpartisipasi menilai sosok calon panglima TNI. Ghufron menilai, pendapat publik bisa jadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi.

"Meski pemilihan panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, namun sangat penting bagi presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," ujar dia.

Terakhir, mempercepat proses pergantian panglima TNI dinilai dapat mempermudah proses transisi manajerial organisasi di internal Markas Besar TNI. Koalisi Masyarakat Sipil berharap sosok Panglima TNI berikutnya bisa membawa TNI menjadi semakin profesional dan modern.

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini antara lain, Imparsial, Elsam, KontraS, Setara Institute, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Lingkar Madani Indonesia.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PANGLIMA TNI GATOT NURMANTYO
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017