Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp 5.963.078.120 (13 AGUSTUS 2018)

Desakan Ketua MK Mundur Bersifat Politis

Faisal Abdalla - 12 Februari 2018 21:44 wib
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Foto: MI/Susanto
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Foto: MI/Susanto

Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) mengkritik desakan agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengundurkan diri. GMNI menilai persoalan etik yang menimpa Arief sudah diselesaikan Dewan Etik.

"Persoalan etik yang menimpa Prof. Arief Hidayat sesungguhnya telah selesai diputuskan oleh Dewan Etik yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan ukuran hukuman dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi," kata Ketua DPP PA GMNI, Muradi dalam keterangan resmi yang diterima Medcon.id, Senin 12 Februari 2018.

Muradi mengatakan penyelesaian persoalan etik itu telah sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi. UU tersebut juga tidak mengatur konsekuensi diberikannya sanksi etik ringan teguran lisan/tulisan yang berujung kepada pemberhentian atau pengunduran diri hakim MK.

"Tuntutan mengundurkan diri kepada Arief Hidayat merupakan suatu tindakan yang mencoba mengambil peran Dewan Etik dengan memperluas tafsiran hukuman etik sesorang secara bebas," kata Muradi.

Baca juga: Nasib Ketua MK di Tangan Jokowi

Sebaliknya, dalam kiprahnya sebagai Ketua MK, GMNI menilai Arief telah berhasil membawa MK tak hanya sekedar sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of the Constitution) melainkan juga sebagai pengawal Pancasila (The Guardian of the ideology).

"Selama kepemimpinan Arief Hidayat bersama delapan orang hakim konstitusi lainnya, MK telah menghasilkan banyak putusan monumental dalam rangka menegakkan Pancasila. Seperti putusan yang mengakhiri diskriminasi penghayat kepercayaan, menghapus UU yang melegalkan privatisasi air, hingga menguatkan kesetaraan gender dengan mengizinkan perempuan menjadi Sultan Yogyakarta," terang Muradi.

Lebih jauh lagi, Muradi menilai putusan MK di bawah kepemimpinan Arief juga turut mendukung agenda pemberantasan korupsi, seperti putusan yang menguatkan kedudukan penyidik independen KPK, memperkuat kewenangan KPK agar bisa menetapkan tersangka lagi meski kalah di praperadilan, hingga menolak gugatan dihapuskannya kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi.

Baca juga: Ketua MK Sempat Diusulkan Dapat Sanksi Berat

GMNI menduga desakan Arief Hidayat mundur dari kursi Ketua MK bersifat politis. Ia meminta semua pihak tak memaksakan kehendak dengan cara menjatuhkan martabat Arief Hidayat.

"Apalagi jika pemaksaan kehendak tersebut diduga punya motif kepentingan politik untuk menjadikan seseorang menjadi Ketua MK menggantikan Arief Hidayat. Dengan kata lain jika sesuai aturan hukum yang berlaku seseorang dijamin haknya untuk tetap dapat menduduki jabatan tertentu dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara nya, maka orang lain harus menghormati hak tersebut," kata Muradi


(MBM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 15-08-2018