Kalla Minta Novanto tak Mengada-ada

Dheri Agriesta - 15 November 2017 11:56 wib
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: MTVN/Dheri
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: MTVN/Dheri

Tangerang Selatan: Ketua DPR Setya Novanto kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan butuh izin Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Setya taat kepada hukum yang berlaku.
 
"Semua kita ini harus taat hukumlah, jangan mengada-ada," kata Kalla di kawasan Pusat Penelitian dan Teknologi (Puspitek), Serpong, Tangerang Selatan, Rabu 15 November 2017.
 
Kalla tak bicara banyak soal izin yang harus dikeluarkan Presiden itu. Kata dia, sudah banyak pembahasan tentang hal itu. "Semalam juga dibahas di televisi," kata Kalla.

Baca: Novanto Kembali Absen Pemeriksaan Korupsi KTP-el

Setya Novanto dipastikan tidak akan hadir dalam pemeriksaan hari ini. Novanto sedianya diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-el).
 
"Klien kami tidak hadir sebagaimana panggilan hari Rabu (sebagai tersangka)," kata Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Novanto saat dikonfirmasi, Jakarta.
 
Friedrich mengatakan, Novanto tidak akan memenuhi panggilan penyidik lantaran masih menunggu hasil uji materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Surat pemberitahuan ketidakhadiran pun telah dikirim ke KPK.
 
Kemarin, Kalla juga menyindir langkah Novanto yang berupaya menghindari KPK. Dia melihat hal itu sebagai upaya untuk lepas dari hukuman.

Baca: Pengacara: Tidak Ada yang Bisa Melawan Imunitas Novanto, Sekalipun Presiden

"Itu ya namanya usaha, banyak orang berusaha untuk bebas dengan cara macam-macam," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.
 
Novanto sempat melaporkan pimpinan KPK ke Mabes Polri karena memberinya status cegah walau sudah memenangkan praperadilan. Selain itu, dia mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
 
Kalla tak mempermasalahkan segala manuver yang dilakukan kubu Setya dalam menghadapi penyidikan Lembaga Antirasuah. Namun, langkah yang diambil harus halal di mata hukum.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017