Saling Tunggu Kirim Perwakilan Pansus Angket KPK

M Rodhi Aulia - 19 Mei 2017 18:47 wib
Anggota dewan mengikuti sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: MI/Susanto
Anggota dewan mengikuti sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Belum ada fraksi di DPR yang mengirimkan nama perwakilan ke panitia khusus (Pansus) angket KPK. Mereka saling tunggu satu sama lain.

"Kita tidak akan kirim nama secepatnya. Kita tidak mau menjadi pengirim nama yang paling dulu. Kita akan melihat situasi," kata Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.

Pengiriman wakil, kata Djemy, untuk mengawal jalannya rapat. Gerindra tidak ingin rapat Pansus hak angket ini berujung pada pelemahan KPK.

"Kita enggak mau KPK diobok-obok. Untuk itu kita mempertimbangkan apabila (Pansus) jalan, kita di dalam," ujar dia.

Sementara itu Fraksi Hanura juga enggan buru-buru menentukan sikap untuk mengirim wakil. "Masih perlu pendalaman," ujar Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Sudding mengungkapkan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) pada Kamis 18 Mei 2017 terdapat keputusan untuk menunda pembahasan hak angket. Pasalnya terdapat persepsi urgensi dan mekanisme keputusan pembentukan pansus.

"Ini masih perlu ada persepsi yang sama," kata Sudding.

Fraksi NasDem juga demikian. NasDem berkeinginan pembentukan hak angket ini harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi secara politik.

"Kalau tidak ada legitimasi politiknya, percuma. Hak angket hanya membuat kegaduhan saja," kata Sekretaris Fraksi NasDem Johnny G Plate.

Sementara itu Fraksi PAN masih menanti kepastian syarat kuorum pembentukan pansus. Wakil Ketua DPR dari PAN Taufik Kurniawan menilai saat ini terdapat dua persepsi dengan rujukan berbeda.

Pertama, berdasarkan Peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib pasal 171 ayat (2), syarat kuorum harus berdasarkan kelengkapan fraksi. Jika satu saja fraksi yang mangkir, maka otomatis pansus gagal dibentuk.

"Tapi kan kita belum membedah bagaimana yang di UU MD3 (persepsi kedua). Maka kita akan libatkan Baleg. Yang dimaksud kriteria semua unsur fraksi itu seperti apa," kata Taufik.

Arsul Sani dari Fraksi PPP klaim sejauh ini terdapat lima fraksi yang telah menyiapkan anggotanya jika pansus terbentuk. Lima fraksi ini terdiri PKS yang telah tegas menolak secara terbuka di rapat paripurna ditambah empat fraksi lain yang belum bersikap.

"PPP akan berkomunikasi lagi dengan seluruh fraksi lainnya baik yang telah siap mengirimkan anggotanya ke pansus maupun yang belum bersikap. Insyallah baru minggu depan baru kita lakukan," kata Arsul.

Menurut Arsul, sikap fraksi itu sangat dinamis. Bisa saja dalam waktu ke depan akan ada perubahan sikap terkait pengiriman nama atau tidak ke pansus.

"Sepanjang tujuannya tidak untuk melemahkan KPK, maka ya perubahan sikap itu tidak berarti inkonsisten," ujar Arsul.

Sejauh ini baru Fraksi PKS yang tegas menolak hak angket KPK. PKS juga tidak akan mengirimkan wakilnya ke pansus, jika benar-benar terbentuk.

PKS meyakini sikapnya yang menolak ini akan berimplikasi pada kegagalan pembentukan pansus hak angket. PKS merujuk pada aturan bahwa keanggotaan pansus mutlak diisi semua unsur fraksi.

"Karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi, maka panitia angket tidak bisa dibentuk dan gugur dengan sendirinya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Ansory Siregar saat rapat paripurna, Kamis 18 Mei 2017 kemarin.


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANGKET KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 28-07-2017