Pemerintah akan Perkuat Madrasah Diniyah

Yogi Bayu Aji - 19 Juni 2017 19:22 wib
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin. Foto: MTVN/Achmad Zulfikar Fazli.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin. Foto: MTVN/Achmad Zulfikar Fazli.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat posisi madrasah diniyah dalam dunia pendidikan. Masalah ini akan dibahas dalam penataan ulang aturan kegiatan belajar mengajar lima hari.
 
"Aturan itu akan memperkuat posisi madrasah diniyah, tidak hanya dilindungi tapi juga dikuatkan," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana, Jakarta, Senin 19 Juni 201.
 
Menurut dia, wacana ini akan dibahas Kementerian Agama dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Mereka akan mendiskusikan penguatan dan kerja sama apa yang akan dimunculkan.
 
Ma'ruf yakin, langkah ini dapat membantu menangkal berkembangnya paham radikal. Kebijakan sekolah lima hari pun akan berubah nama. "Mungkin pendidikan penguatan karakter," ujar Ma'ruf.
 
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu menjelaskan, Pemerintah menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur sekolah lima hari. Aturan ini akan diganti dengan peraturan presiden.
 
Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini tak bisa memastikan apakah aturan baru akan digodok dengan cepat dan diberlakukan di tahun ajaran baru. "Kita lihat nanti terserah prosesnya. Presiden yang akan menentukan," pungkas dia.
 


(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENDIDIKAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 14-12-2017