Pemerintah Memastikan PT 20% tak Munculkan Calon Tunggal

Achmad Zulfikar Fazli - 17 Juli 2017 18:33 wib
Mendagri Tjahjo Kumolo/MI/Susanto
Mendagri Tjahjo Kumolo/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen perolehan suara partai politik atau 25 persen jumlah kursi di DPR mengarah pada munculnya calon tunggal di Pilpres 2019. Itu terbukti dari selalu munculnya lebih dari satu calon dalam dua pemilu dengan ambang batas tersebut.

"Yang pertama lima pasang calon. Yang kedua, dari harusnya empat jadi dua. Karena Undang-undang Dasar katakan partai politik atau gabungan partai politik yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017.

Menurut Tjahjo, politikus dan pengamat tak bisa membuktikan tudingan adanya kepentingan pemerintah dengan ambang batas tersebut. Apalagi, ia mengklaim UU Pemilu yang baru mengatur agar tidak ada calon tunggal di pilpres.

Ia menekankan, pemerintah bersikeras ingin ambang batas presiden 20 persen semata-mata buat memperkuat sistem pemerintahan presidential. "Pilkada juga sama 20 dan 25 enggak ada yang protes. Dua kali pilpres juga enggak ada yang protes. Memang kalau ada yang protes, sama saja semua (partainya)," ucap dia.

Bekas Sekjen PDI Perjuangan itu menjelaskan, bila keinginan pemerintah soal ambang batas tak diikuti oleh DPR, aturan Pemilu 2019 akan kembali ke UU lama. Ia tak mempersoalkan bila hal itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, semua UU memang rawan digugat dan itu menjadi hak warga negara.

Namun, menurut dia, lobi soal amabang batas masih berlangsung di Parlemen. Ada tiga opsi ambang batas yang akan dipilih Parlemen dalam paripurna 20 Juli.

Tiga opsi tersebut yakni ambang batas 20 persen, nol persen dan 10 persen. Namun, ia tetap berkeyakinan DPR menyetujui ambang batas presiden 20 persen.

"Semua lobi, semua penjelasan sampai enam bulan di pansus, panja, kemudian lobi-lobi sudah semua, sudah disepakati 20 persen akan diputuskan. Apakah nanti akan diputuskan dalam musyawarah? Kami dengar temen-teman fraksi, baik yang setuju nol persen, 10-15, 20-25 sedang berupaya cari kata mufakat. Mudah-mudahan setuju di 20-25," ucap dia.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REVISI UU PEMILU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 14-12-2017