DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 50.937.259.118 (12 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPK Diminta Menggunakan Pola ASN soal SDM

Ilham wibowo - 14 Februari 2018 17:08 wib
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar/MI/Rommy Pujianto
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar menegaskan Lembaga Antirasuah harus menggunakan pola pegawai negara yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penerapan itu dibutuhkan dalam mengelola sumber daya manusia di lembaga Antikorupsi.

KPK juga harus memerhatikan aturan dalam UU Kejaksaan dan UU Kepolisian karena pegawai KPK ada yang berasal dari dua lembaga itu.

"Berdasarkan praktik dan temuan fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa KPK belum sepenuhnya memberlakukan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan," tegas Agun pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarrta, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: Penyerapan Anggaran KPK Disebut Jauh dari Target

Pansus juga menemukan ketidaksinkronan pengaturan SDM KPK dengan tiga aturan perundang-undangan tersebut.

Ketidakberesan juga ditemukan dalam penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK, Komite Etik, dan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP). Perlu penanganan optimal terhadap penyidik KPK yang melanggar kode etik dan seperti apa penindakannya.

"KPK belum dapat menciptakan solidaritas antarpegawai yang satu dengan yang lain, serta menjalin komunikasi yang baik antarpegawai, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan conflict of interest antarpegawai," lanjut Agun.

Baca: KPK Dianggap Bermanuver Sendiri Menangani Korupsi

Secara tidak langsung, hal itu memengaruhi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK wajib menerapkan manajemen konflik secara tepat di dalam tata kelola SDM agar kinerja pekerja bersinergi dan terintegrasi.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANGKET KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 13-11-2018