Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.387.516.226 (18 JUNI 2018)

Kemenkum HAM: PKPU Bertentangan dengan UU

M Taufan SP Bustan - 13 Juni 2018 17:23 wib
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) masih menunggu permohonan hasil revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana nyaleg.
 
Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana mengaku telah selesai melakukan penelaahan terhadap usulan PKPU itu. Hasilnya, ditemukan isi yang bertentangan dengan UU dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Karena ada isi yang bertentangkan, kami usulkan untuk direvisi. Jadi bukan ditolak PKPU-nya tapi diusulkan untuk diperbaiki lagi sehingga tidak melanggar," kata Widodo kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Juni 2018.
 
Menurut Widodo, PKPU Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperiksa secara seksama oleh Kemenkum HAM itu bertentangan dengan beberapa peraturan, seperti UU Pemilu, Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2-7, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/ 2015, dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016.
 
"Hasil pengecekan itu kami sudah surati ke KPU. Sekarang tinggal menunggu KPU saja," jelasnya.

Baca: KPU Minta PKPU Tidak Lagi Diperdebatkan

Widodo menyebutkan, isi surat Kemenkum HAM itu memohon kepada KPU untuk melakukan penyalarasan dan harmonisasi lagi dengan cara mengundang kementerian/lembaga terkait. Baik itu, Bawaslu, Kemendagri, DKPP, dan MK.
 
Sebab, Kemenkum HAM tidak punya wewenang untuk mengundang karena bukan sebagai pembuat PKPU.
 
"Nah itu supaya diundang, terus KPU membahas apa-apa saja yang perlu diperbaiki berkaitan dengan kritikan dan masukan Kemenkum HAM," kata Widodo.


(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KPU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 18-06-2018