Kalau tak Ada Surat dari Presiden, Komisi I tak akan Bereaksi

M Rodhi Aulia - 15 November 2017 09:15 wib
Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari--Antara/Yudhi Mahatma
Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari--Antara/Yudhi Mahatma

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Namun Abdul mengatakan pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden.

"Hak prerogatif Presiden," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada Metrotvnews.com, Rabu 15 November 2017.

Politikus PKS ini pun menegaskan hak prerogatif itu juga terkait matra. Apakah sosok pengganti Gatot berasal dari matra yang sama, yakni Angkatan Darat (AD), atau matra lainnya. "Tergantung Presiden. Yang diusulkan nanti (matra) yang mana, saya juga tidak tahu," ucap dia.

Komisi I DPR, lanjut dia, akan membahas pergantian Panglima TNI jika sudah ada surat dari Presiden. Kemudian surat itu dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR dan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Kalau belum ada surat dari Presiden, kita tidak akan melakukan pembahasan apapun di komisi I berkaitan dengan pergantian Panglima TNI," tandas dia.

Baca: Panglima TNI Berikutnya Diharapkan Minim Akrobat Politik

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo segera memproses pergantian Panglima TNI. Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018.

Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengungkap tiga alasan mengapa pergantian Gatot harus disegerakan. Pertama, merujuk pada Undang-undang TNI, pergantian Panglima TNI harus mendapat persetujuan DPR.

"Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang, tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Minggu 12 November 2017.

Baca: Jokowi Diminta Mempercepat Proses Pergantian Panglima TNI

Kedua, lanjut Ghufron, mempercepat proses pergantian akan memberi ruang bagi masyarakat berpartisipasi menilai sosok calon panglima TNI. Ghufron menilai, pendapat publik bisa jadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi.

"Meski pemilihan panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun sangat penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," ujar dia.

Terakhir, mempercepat proses pergantian panglima TNI dinilai dapat mempermudah proses transisi manajerial organisasi di internal Markas Besar TNI. Koalisi Masyarakat Sipil berharap sosok Panglima TNI berikutnya bisa membawa TNI menjadi semakin profesional dan modern.

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini antara lain, Imparsial, Elsam, KontraS, Setara Institute, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Lingkar Madani Indonesia.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG TNI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017