DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.547.901 (22 SEP 2018)

KPK Diminta tak Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Ilham wibowo - 13 Maret 2018 13:29 wib
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. Foto: MI/Irfan
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. Foto: MI/Irfan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menunda proses hukum calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Semua pihak diminta tidak mengganggu atau mengintervensi kinerja KPK.
 
"Saya kira KPK tidak akan terpengaruh dengan Pemilu," kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.
 
Amali mengatakan, keinginan pemerintah menunda proses hukum calon kepala daerah telah dibahas di DPR. Namun, tak semua fraksi setuju dengan ide tersebut lantaran dinilai mencederai proses penegakan hukum.
 
"Kami sudah pernah rapat konsultasi di sini bersama KPK, Polri dan Kejaksaan, tapi ada fraksi-fraksi yang tidak setuju, sehingga tidak ada kata sepakat seperti yang diinginkan pemerintah itu," kata Politikus Golkar ini.
 
Ia yakin KPK bakal melakukan tugas secara objektif. Terlebih, beberapa calon kepala daerah yang ditangkap lantaran kasus korupsi telah membuat efek jera.
 
"KPK punya tugas pemberantasan korupsi dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, saya kira silakan mereka jalankan tugasnya tanpa harus kita intervensi, tapi harus secara objektif," ujar dia.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto minta agar KPK menunda penetapan status tersangka bagi pasangan calon yang terindikasi kasus korupsi.  Permintaan ini merupakan hasil dari kordinasi yang dilakukan antara KPU, KPK, dan Jaksa Agung.
 
"Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, menghadapi pilkada serentak, kita dari penyelenggara hanya mohon ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan dia sebagai saksi atau pun sebagai tersangka," kata Wiranto saat ditemui di Ruang Rapat Utama Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 Maret 2018.

Baca: Bawaslu Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Menurut dia bila KPK menetapkan pihak yang sudah resmi jadi calon kepala daerah akan mengancam keberlangsungan pemilu. Ia berdalih ini akan mengancam kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon juga partai pendukung calon tersebut.
 
"Apalagi kalau sudah ditentukan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," tutur Wiranto.
 
Mantan Ketum Hanura ini mengatakan permintaan tersebut tidak berlebihan. Penetapan status bagi pihak tersebut bisa dilanjutkan kembali setelah pemilu usai.
 
"Tidak berlebihan, kalau permintaan dari penyelenggara pemilu ya tunda dululah. Nanti setelah pelaksanaan itu silakan lanjutkan. Nanti kalau sudah pemilu, ya tidak ada masalah. Silakan saja. Itu Hasil rapat kita," pungkas Wiranto.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA 2018
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 24-09-2018