Pengelolaan Koperasi Perlu Ditata Ulang

Anindya Legia Putri - 13 September 2017 19:53 wib
Ilustrasi. Antara Foto
Ilustrasi. Antara Foto

Metrotvnews.com, Jakarta: Perkembangan koperasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai perlu ada penataan ulang pengelolaan koperasi di Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite IV DPD dengan Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi serta akademisi IPB, Wakil Ketua Komite IV Ayi Hambali menyampaikan bahwa tata kelola koperasi saat ini memprihatinkan.

"Ketika kami reses, banyak koperasi yang tinggal papan nama dan tidak ada kegiatannya. Ada juga dilaporkan, di kanwil koperasi itu tercatat tapi koperasi sudah tidak ada. Tata kelola koperasi masih jauh dari yang diharapkan,” kata Ayi, Rabu 13 September 2017.

Senator asal Jambi Daryati menyampaikan salah satu alasan koperasi belum tertata baik karena syarat menjadi anggota koperasi masih memberatkan.

"Masuk koperasi mengharuskan ada simpanan wajib, kasihan masyarakat yang butuh dana tapi harus endapkan dana dulu. Akhirnya mereka pinjam ke rentenir, mungkin ada solusi yang lebih baik khususnya buat masyarakat desa yang kurang mampu," ujarnya.

Sedangkan anggota DPD asal Jawa Timur Budiono menyoroti dana desa yang melimpah namun tidak dapat digunakan koperasi. "Dana yang relatif banyak di desa, itu tidak bisa dikelola koperasi. Harus ada skema yang bisa digunakan," terang dia.

Menanggapi pandangan tersebut, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi Suroto mengatakan bahwa problem mendasar koperasi adalah belum dapat berkembang karena paradigma perkoperasian yang jauh dari pengertian koperasi yang benar, yaitu manusia ditempatkan sebagai yang utama.

Selain itu, regulasi koperasi masih diskriminatif. "Di Washington, poliklinik dan rumah sakit bisa berdiri dan kepemilikannya atas nama koperasi, sedangkan di Indonesia kepemilikan rumah sakit harus dari PT,” ujarnya.

Lalu, menurut Suroto, di Indonesia koperasi harus dibentuk minimal oleh 20 orang, padahal sesuai regulasinya bisa dibentuk oleh satu orang atau lebih. Untuk menyelamatkan koperasi, ia berharap kebijakan pemerintah dimulai dari proses rehabilitasi.

Dia mengatakan, 71 persen koperasi di Indonesia  hanya sebatas papan nama, sisanya masih ada yang berupa rentenir berjubah koperasi.

Akademisi IPB Lukman Baga mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan karena  tidak sesuai dengan kebutuhan koperasi dan harus kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang banyak terdapat ambiguitas.

"Seharusnya digugat juga ke Mahkamah Konstitusi, soal beberapa pasal dari UU 25 Tahun 1995, karena masih belum memenuhi kebutuhan perkopreasian Indonesia," ucapnya.


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA DPD
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 22-09-2017