Ombudsman Laporkan Tingkat Kepatuhan Kementerian/Lembaga dan Pemda

Achmad Zulfikar Fazli - 07 Desember 2017 16:59 wib
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (tengah)/ANT/M. Agung Rajasa
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (tengah)/ANT/M. Agung Rajasa

Bogor: Ombudsman RI melaporkan penilaian terhadap kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Laporan menjadi tugas Ombudsman sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Kami sebagai lembaga pengawasan layanan publik dan administrasi tentu rutin secara tertulis melaporkan kepada Presiden (Joko Widodo) terkait dengan tugas-tugas kami," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 Desember 2017.

Rifai menjelaskan beberapa penilaian merupakan hasil pengawasan dan tindak lanjut laporan yang masuk ke Ombudsman. Presiden menekankan harus ada perbaikan pada pelayanan publik.

"Kalau pelayanan publik baik, maka akan terhindar dari malaadministrasi. Sesungguhnya itu juga tidak akan membuka kesempatan korupsi," beber Rifai.

Rifai mengungkapkan jumlah laporan meningkat dari sebelumnya. Ia memprediksi posisi Ombudsman yang semakin dikenal membuat proses pengaduan menjadi lebih lancar.

Pada 2015, laporan kepada Ombudsman tercatat 6.897. Laporan meningkat menjadi 9.075 pada 2016.

"Kemudian tahun 2017 ini kita memprediksi di atas 10.000," ucap dia.

Rifai mengatakan kasus dugaan malaadministrasi paling banyak dilaporkan ialah temuan penanganan administrasi yang berlarut-larut. Padahal, jika berbicara layanan publik, seharusnya ada standar kapan proses administrasi selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan berapa biayanya. Dengan begitu, tak ada lagi pintu masuk untuk pungutan liar.

Menurut dia, kasus pungli yang dilaporkan kepada Ombudsman kini hanya sekitar 8 persen. Namun, tak tertutup kemungkinan meningkat bila proses administrasi tak kunjung diperbaiki.

"Sesungguhnya keluhan-keluhan publik itu sangat berpotensi terjadinya pungutan liar dan suap. Supaya tidak terjadi penundaan berlarut dalam satu layanan, mungkin orang memberikan sejumlah uang, supaya cepat. Kemudian adalah penyalahgunaan wewenang," beber dia.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEMENTERIAN LEMBAGA
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 12-12-2017