DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

KPU Tegaskan Penetapan Tersangka tak Pengaruhi Proses Pilkada

Dheri Agriesta - 13 Maret 2018 20:04 wib
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Foto: Antara/Reno Esnir
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Foto: Antara/Reno Esnir

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mendukung rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena, penetapan tersangka tak memengaruhi proses pilkada.
 
"Dalam pandangan KPU dan prosedur yang ada, itu pilkada jalan terus," kata Hasyim saat dihubungi, Selasa, 13 Maret 2018.
 
Penetapan tersangka tak akan memengaruhi proses pilkada. Bahkan, jika seorang calon kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekalipun.
 
"Ditahan atau tidak, proses pilkada jalan terus," tambah Hasyim.
 
Hasyim mengatakan, sampai saat ini tak ada aturan yang mengatur penggantian calon kepala daerah yang bermasalah. "Amanat UU tidak menginstruksikan melakukan penggantian," jelas dia.

Baca: KPK Diminta tak Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Hasyim pun menambahkan, KPU tak pernah membahas masalah ini dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam kemarin, KPU hanya menyampaikan sejumlah data dan infromasi terkait pilkada dan pemilu 2019.
 
Pernyataan penundaan proses hukum kepala daerah itu murni pemikiran Wiranto. KPU, kata Hasyim, bahkan mendukung KPK untuk mengumumkan calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kepada publik.
 
"Biar masyarakat tau, mana yang benar-benar bersih, mana yang tidak," jelas dia.
 
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto membantah mengintervensi kinerja KPK terkait imbauan penghentian sementara proses hukum calon kepala daerah. Imbauan penundaan ini bertujuan baik.
 
Pemerintah juga tak berniat mencegah pengusutan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah oleh lembaga anti-rasuah. Wiranto pun tak memaksa KPK menerima imbauan ini. Keputusan tetap berada di tangan Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA 2018
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 14-12-2018