Jokowi Mewanti-wanti soal Laporan Keuangan Kementerian

Achmad Zulfikar Fazli - 05 Desember 2017 11:39 wib
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan melintas di depan gerbang tol Soreang seusai peresmian Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: Antara/M Agung Rajasa.
Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan melintas di depan gerbang tol Soreang seusai peresmian Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Bogor: Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kementerian dan lembaga agar memperhatikan pemeriksaan laporan keuangannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia ingin anggaran digunakan betul-betul bagi kepentingan rakyat.

"Kepercayaan diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab, aturan, dan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 5 Desember 2017.

Ia tak ingin kementerian dan lembaga menganggap gampang pemeriksaan laporan keuangan sebagai kegiatan rutin tahunan belaka. Pada 2016, ia mengaku sudah mengingatkan kepada kementerian dan lembaga soal hasil laporan keuangan. Saat itu, pemerintah pusat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) karena kerja keras bersama mengelola uang rakyat.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta kerja keras ini tak boleh berhenti lantaran telah menerima opini WTP. Ia ingin kementerian dan lembaga terus bekerja keras untuk meraih WTP. Pasalnya, WTP bukan sebuah prestasi melainkan memang kewajiban pemerintah dalam menggunakan APBN.

"Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu. Kitu justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, tahun-tahun berikutnya, pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan itu harus jadi sebuah standar," ujar dia.

Ia menekankan opini WTP harus menjadi standar awal pencapaian untuk semua kementerian dan lembaga. Pasalnya, predikat WTP belum cukup buat pemerintah. Yang terpenting, kata dia, kementerian dan lembaga harus benar-benar memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi.

"Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting. Perpres sedang disiapkan agar kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas."

Jokowi pun meyakini, jika sistem yang dirancang itu berjalan, semua anggaran menjadi transparan dan mudah dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, tidak ada ruang lagi untuk bermain-bermain dengan APBN. 

Baca: Masalah di Laporan Keuangan Kemendagri

Ia meminta setiap kementerian dan lembaga untuk terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penggunaan anggaran. BPK, kata dia, adalah mitra pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya juga percaya BPK menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," pungkas dia.





(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG LAPORAN KEUANGAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 13-12-2017