Pengamat: RUU Penyadapan jangan Sampai Melanggar HAM

Golda Eksa - 13 September 2017 13:57 wib
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana Komisi III DPR RI membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyadapan patut diapresiasi. Tata cara penyadapan dalam RUU itu pun sebaiknya dipertegas agar tidak menuai polemik seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengingatkan agar DPR memasukkan perkara pembeda dalam draft RUU tersebut. Chudry pun setuju jika nantinya penyadapan perlu meminta persetujuan pimpinan pengadilan.

"Kalau itu statusnya untuk OTT (operasi tangkap tangan) kasus gratifikasi, dan suap dan sudah jelas targetnya, ya tidak perlu minta izin pengadilan," ujar Chudry ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu 13 September 2017.

Namun, apabila penyadapan dilakukan terhadap seseorang untuk kasus lain atau yang terkesan pribadi, semisal persoalan rumah tangga, pertengkaran, dan perselingkuhan, sejatinya perlu mengantongi izin dari pengadilan.

Menurut dia, ranah privasi tetap harus dilindungi agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Selain itu, jika penegak hukum akan melakukan pengembangan perkara dengan mencari informasi dari orang lain selain tersangka atau calon tersangka, tentu tindakan tersebut memerlukan izin.

"Tolong dibedakan antara penyadapan dan OTT. Kalau OTT minta izin dulu, ya keburu kabur tergetnya. Intinya semua instansi penegak hukum harus mengikuti aturan yang berlaku," kata dia.


(MBM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENYADAPAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017