Dua PKPU Pemilu Siap Digunakan

Putri Anisa Yuliani - 13 September 2017 06:00 wib
Ilustrasi pemilu/MTVN/Mohamad Rizal
Ilustrasi pemilu/MTVN/Mohamad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah memiliki dua Peraturan KPU untuk melaksanakan tahapan awal Pemilu 2019. Kedua PKPU tersebut tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 serta tentang Verifikasi Partai Politik.

"Ada dua yang sudah siap yakni PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 dan PKPU tentang Verifikasi Partai Politik," kata Komisioner KPU RI, lham Saputra ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa 12 September 2017.

Ilham menyebut PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 sudah diundangkan nomor 7 tahun 2017. Sementara untuk PKPU tentang Verifikasi Partai Politik sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat nomor registrasi.

Ilham mengatakan, proses tersebut tak akan memakan waktu lama. Dengan begitu, PKPU tersebut diyakini sudah siap digunakan pada bulan ini.

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR beberapa waktu lalu diungkapkan salah satu kesepakatan adalah KPU akan tetap melakukan verifikasi untuk parpol yang sudah lolos pada Pemilu 2014 dan parpol baru.

Namun, verifikasi terhadap parpol yang telah lolos di Pemilu 2014 hanya dilakukan terhadap pengurus tingkat daerah di daerah otonomi baru (DOB) yang baru terbentuk setelah Pemilu 2014.

"Karena di wilayah pemekaran tersebut kan belum pernah dilakukan verifikasi sebagai suatu wilayah tersendiri. Maknya harus diverifikasi," ungkapnya.

Selanjutnya, ada PKPU lain yang akan segera dikebut oleh KPU dalam penyusunan dan pembahasannya yakni tentang pendapilan. Ilham menyebut proses pembahasan rancangan PKPU tentang pendapilan sudah pernah dilalui salah satunya melalui uji publik yang mengundang para ahli, akademisi serta penggiat demokrasi serta penggiat Pemilu. Ia menargetkan PKPU ini bisa selesai bulan depan.

"Secepatnya akan segera membahas rancnagan PKPU soal pendapilan," ungkapnya.

Sementara itu untuk Pilkada 2018, PKPU tentang petugas dan panitia pengawas Pemilu yang akan selanjutnya dikebut oleh KPU.

Untuk Pilkada 2018, Ilham menyebut dari 171 daerah, ada 12 daerah yang masih belum menyelesaikan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mencairkan anggaran Pilkada. Daerah-daerah tersebut di antaranya Kabupaten Nagekeo (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Tarakan (Kalimantan Timur).

NPHD Kabupaten Nagekeo hingga kini belum selesai disebabkan belum ada kesepakatan setelah dalam pembahasan sempat ada usulan pemotongan dana Pilkada sebesar Rp 2 miliar. Sementara NPHD Kabupaten Rote Ndao belum selesai disebabkan bupati yang sulit ditemui usai pembahasan. Untuk NPHD Kota Tarakan, Ilham mengungkapkan belum ada kesepakatan untuk anggaran Pilkada yang diajukan KPU Kota Tarakan.

"Sisanya belum ada laporan yang jelas mengapa NPHD belum juga selesai," kata Ilham.




(AZF)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PEMILU SERENTAK 2019
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 24-09-2017