DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 46.708.723.881 (21 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika

Whisnu Mardiansyah - 10 Juni 2018 02:45 wib
Ketua DPR Bambang Soesatyo--Antara/Wahyu Putro
Ketua DPR Bambang Soesatyo--Antara/Wahyu Putro

Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang sudah direvisi lebih baik dari UU Antiterorisme milik Amerika Serikat. Sebab, UU Antiterorisme milik Indonesia mengatur adanya kompensasi bagi korban.

"Salah satunya adalah adanya pasal kompensasi ganti rugi buat para korban. Bahkan AS saja tidak mencantumkannya dalam UU,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Juni 2018.

Jumlah besaran ganti rugi itu, kata Bamsoet, diajukan berdasarkan tuntutan jaksa dan keputusan majelis hakim. Revisi UU ini dinilai Bamsoet melengkapi dari UU lama yang sebelumnya belum diatur.

Politikus Golkar itu menyatakan, UU sekarang memberikan wewenang Polri untuk bertindak sebelum aksi teror terjadi. Polri sudah bisa menangkap seseorang yang berpotensi melakukan tindak pidana terorisme sebelum aksi dilakukan.

Misalnya, warga negara Indonesia (WNI) yang sudah berniat bergabung dengan ISIS kemudian kembali ke Indonesia, polisi bisa menangkap dan menahan mereka. Hal yang tidak bisa dilakukan Polri di aturan sebelumnya.  “Polri diberikan waktu 21 hari untuk menahan mereka,” ujar Bamsoet. 

Bamsoet menjamin Polri tak asal main tangkap. Penahanan terduga teroris tetap membutuhkan alat bukti, minimal soal keterlibatan mereka pada organisasi terorisme.

“Awalnya, ada wacana untuk menahan mereka selama 561 hari. Tapi kami perjuangkan agar tidak selama itu,” ujarnya. 

Menurut Bamsoet, UU ini memang memberi ruang lebih bagi Polri untuk melakukan penindakan. Tapi, Bamsoet mengatakan aturan yang baru juga membuat tanggung jawab Polri lebih besar.

“Dalam UU juga diatur agar petugas di lapangan tidak melakukan abuse of power. Akan ada sanksi khusus untuk mereka yang tidak melakukan prosedur dalam penindakan,” katanya

Selain itu, kata Bamsoet, aturan baru ini juga membahas tentang deradikalisasi. Penindakan setelah adanya aksi terorisme tak hanya berupa hukuman pidana, tapi ada upaya deradikalisasi yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ini UU yang jauh lebih komplit daripada sebelumnya. UU ini memberi rasa keamanan masyarakat dari munculnya potensi teroris-teroris baru karena Polri lebih bisa melakukan aksi preventif tapi juga menuntut tanggung jawab negara pada para korban,” ujarnya

Bamsoet bercerita, proses pengesahan revisi UU Antiterorisme memang berjalan lebih cepat guna merespons serangkaian aksi teror di Surabaya, Jawa Timur, dan beberapa tempat lainnya. Draf revisi UU tersebut sejatinya sudah rampung sebelum reses.

Sempat ada tarik ulur dalam proses pembahasan, utamanya soal pelibatan TNI dan Polri. TNI ingin masuk dalam pemberantasan terorisme sejak penyelidikan dan intelijen. Namun, Polri menyanggah karena itu sudah masuk dalam domain penegakan hukum dan menilai kewenangan TNI hanya mencakup wilayah keamanan negara.

“Saat itulah pemerintah bilang, beri kami waktu untuk menyelaraskan ini. Kemudian reses, munculah serangkaian aksi itu,” cerita Bamsoet.

Keterlibatan TNI, kata Bamsoet, akan diatur lagi dalam Peraturan Presiden (PP). Poin ini menjadi solusi mulusnya pembahasan revisi UU Antiterorisme di parlemen.


(AGA)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REVISI UU TERORISME
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-10-2018