Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp 5.963.078.120 (13 AGUSTUS 2018)

Mendagri Mendukung Penghina DPR `Disemprit`

M Sholahadhin Azhar - 13 Februari 2018 18:52 wib
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat dengan DPR untuk mengesahkan UU MD3. Sebab, semua pihak yang merendahkan martabat legislator harus ditindak.
 
"Sebagai manusia, saya kalau dikritik silakan saja dan saya harus terima kritik sepedas apapun. Tapi, kalau dihina saya kira siapapun kan enggak mau dihina. Itu intinya," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2018.
 
Sebagai Mendagri, ia setuju apa yang diputuskan DPR terkait UU MD3. Pemerintah juga telah diwakili oleh Kemenkumham Yasonna Laoly. Yasonna juga tak menyampaikan keberatan.
 
Menurut Tjahjo sangat wajar ada fraksi yang tak sepakat dengan MD3. Sebab, dalam suatu keputusan selalu ada pihak yang tak setuju.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih Parpol Pendukung RUU MD3  

"Saya selaku Mendagri setuju atas apa yang diputuskan DPR dan pemerintah. Ada fraksi dan partai yang enggak ikut? Sah-sah saja," kata dia.
 
Revisi Undang-Undang MD3 resmi disahkan DPR dalam sidang paripurna, Senin, 12 Februari 2018. Pengesahan revisi UU MD3 disetujui delapan fraksi. Dua fraksi memutuskan walkout yaitu NasDem dan PPP.
 
Delapan fraksi lainnya yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
 
Dengan disahkannya UU ini, maka DPR memiliki tiga kuasa tambahan yaitu pemanggilan paksa seseorang dalam rapat DPR, hak imunitas, dan dapat mengkriminalisasi pengkritik anggota DPR.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 15-08-2018