Bawaslu Minta Polisi Segera Tetapkan Sekjen PSI Tersangka

Siti Yona Hukmana - 17 Mei 2018 16:46 wib
Ketua Bawaslu Abhan  dan Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu Yusti Erlina - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ketua Bawaslu Abhan dan Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu Yusti Erlina - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Ketua Bawaslu Abhan meminta polisi segera menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna sebagai tersangka. Keduanya disebut terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. 

"Karena sinergitas ini sudah dibangun sejak awal penanganan temuan Nomor: 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018, maka untuk tahap berikutnya di kepolisian yang oleh UU diberikan waktu penyidikan paling lambat 14 hari sejak diterima. Maka, kepolisian segera menetapkan tersangka untuk selanjutnya masuk dalam proses penuntutan," kata Abhan dalam konfrensi pers di Media Center Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu Yusti Erlina mengungkapkan, dari penyelidikan, Raja Juli dan Chandra terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Bawaslu mengklaim punya bukti yang cukup. 

"Prinsipnya kalau pidana itu kan ada unsur setiap orang. Setiap orang itu harus terbukti. Nah, sampai kemarin (Rabu, 16 April 2018) dalam proses pemanggilan itu, yang cukup alat bukti itu dua orang ini," ungkap Yusti.

(Baca juga: PSI Merasa Dizalimi)

Sebelum menentukan keduanya terbukti bersalah, Bawaslu sudah meminta keterangan saksi dan memeriksa tanda terima pemesanan iklan. "Bukti yang paling kuat melanggar yakni ada tanda pemesanan dari yang bersangkutan (Antoni dan Chandra) untuk order kepada yang mengiklan (Jawa Pos)," ujar Yusti.

Sementara itu, Bawaslu belum akan menyeret Ketua Umum PSI Grace Natalie. Sebab, dia tidak pernah hadir dalam pemeriksaan. 

Namun, tidak menutup kemungkinan Grace bakal ditersangkakan. "Kemungkinan nanti pada proses penyidikannya bisa jadi sama," kata dia. 

PSI memasang iklan di Harian Jawa Pos pada Senin, 23 April 2018. Iklan tersebut dinilai bermuatan kampanye di luar jadwal. Sebab, dalam iklan ada logo partai dan nomor urut. 

PSI dinilai melanggar Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan disebutkan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. 

Adapun makna citra diri peserta pemilu menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dimaknai sebagai simbol atau lambang partai, nomor urut partai, warna, dan lainnya.




(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILPRES 2019
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 24-05-2018