Intan Jaya dan Yapen Berpotensi Tolak Putusan MK

M Sholahadhin Azhar - 12 Oktober 2017 11:42 wib
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - MTVN/Lis Pratiwi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - MTVN/Lis Pratiwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut penolakan putusan Mahkamah Konstitusi tak hanya terjadi di Tolikara Papua. Sejumlah daerah di Papua berpotensi menolak putusan. 

"Potensi yang sama di (Pilkada) Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis 12 Oktober 2017.

Tjahjo menyebut, ini merupakan prakondisi Pemilihan Gubernur Papua di 2018. Di Intan Jaya, Yapen dan Tolikara ada pihak-pihak yang tak menyepakati putusan Mahkamah Konstitusi. Khusus buat Tolikara, Mendagri menyebut alasan penolakan karena Hakim MK tak pernah ke daerah itu.

Mereka lantas meminta Tjahjo menganulir putusan Mahkamah tersebut. Sementara Mendagri sendiri tak punya wewenang melakukan hal itu. 

(Baca juga: Tjahjo: Penyerang Kemendagri Suruhan Kelompok yang Kalah di Pilkada)

Tjahjo menyayangkan penyerangan di kantornya saat ia tengah berada di Surabaya untuk acara kedinasan. Padahal, Kemendagri sudah bersedia mengakomodir melalui Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, 

"Sangat disayangkan mereka merusak Kemendagri," kata Tjahjo.

Supaya tak berulang, ia meminta bantuan Polres Jakarta Pusat mengamankan Gedung Kemendagri. "Saya minta bantuan Polres Jakarta Pusat, (kalau ada yang) masih nekat. Karena Kemendagri ini ring satu Istana, harus diamankan," ucap dia. 

Akibat penyerangan yang terjadi pada Rabu sore, 11 Oktober 2017, sembilan orang pegawai Kemendagri dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Mereka mengalami luka-luka dan tiga di antaranya harus mendapat jahitan di kepala.

(Baca juga: Massa Perusak Sudah Dua Bulan Berjaga di Kemendagri)


 


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENYERANGAN KANTOR KEMENDAGRI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 23-10-2017