DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Internet Kikis Kesenjangan

Dhika Kusuma Winata - 19 Oktober 2018 15:41 wib
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Foto: Mi/Rommy
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Foto: Mi/Rommy

Jakarta: Pembangunan akses internet cepat (broadband internet) di semua ibu kota, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil, menjadi fokus Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di sektor telekomunikasi selama empat tahun terakhir. Hal itu merupakan implementasi visi Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
 
Kebijakan yang berpihak atau affirmative policy itu ditargetkan mampu mendongkrak daya saing Indonesia di sektor teknologi informasi sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi digital.
 
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir ini Kemenkominfo fokus mempromosikan ekonomi digital untuk menekan kesenjangan ekonomi dan sosial. Menurutnya, tingginya rasio gini yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan, dan inefisiensi dialami seluruh negara di dunia.
 
"Kita berpendapat dan sepakat bahwa ekonomi digital akan menurunkan rasio gini," ungkapnya.
 
Untuk mempercepat ekonomi digital, pembangunan infrastruktur penopangnya berupa jaringan internet menjadi krusial. Pemerintah, ujar Rudiantara, terus mendorong pembangunan akses telekomunikasi dan internet untuk seluruh lapisan masyarakat hinggga ke pelosok-pelosok.
 
Guna mewujudkan itu, pemerintah menjalankan program Palapa Ring yang ditargetkan selesai pada 2019. Melalui Palapa Ring, sebanyak 514 kota/kabupaten di Indonesia akan terkoneksi dengan akses internet. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi dengan membangun serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36 ribu kilometer.
 
Pembangunan Palapa Ring terbagi atas tiga paket, yakni barat, tengah, dan timur. Saat ini telah terbangun konstruksi serat optik di bagian barat dan tengah. Adapun pembangunan di bagian timur ditargetkan rampung akhir tahun ini.
 
Rudiantara menjelaskan, pembangunan konektivitas telekomunikasi di berbagai daerah tersebut diharapkan mampu menjamin hak dasar masyarakat atas akses informasi dan mendorong inisiasi bisnis ekonomi digital. Pemerataan akses internet diyakini akan mendukung sektor perekonomian nasional.
 
Menurutnya, beberapa pendekatan ekonomi digital yang bisa andil menurunkan rasio gini ialah model ekonomi berbagi, digitalisasi tenaga kerja, dan inklusi keuangan.
 
Pendekatan ekonomi berbagi dapat lebih menyentuh masyarakat dengan pendekatan menengah ke bawah serta usaha kecil dan menengah (UKM). Iklim usaha meningkat dan pada gilirannya mengangkat pendapatan masyarakat secara lebih merata. Pengusaha hingga tingkat rumahan dapat memanfaatkan platform digital yang sudah eksis untuk memasarkan produk mereka.
 
"Kita bisa memanfaatkan kemajuan digital untuk menutupi kesenjangan ekonomi yang terjadi. Dengan menyediakan proses bisnis yang memadai," jelasnya.

Baca: Jokowi Ingin Pemuda Bawa Indonesia jadi Lebih Baik

Rudiantara mencontohkan perusahaan digital Go-Jek yang memiliki lebih dari satu juta pengemudi motor. Ketika didirikan kurang dari 10 tahun yang lalu, Go-Jek hanya memiliki 50 pengemudi yang kendaraannya dimiliki oleh Go-Jek.
 
"Penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia mengenai Go-Jek membuktikan bahwa mereka yang bergabung dengan Go-Jek ialah mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang datang langsung untuk bergabung menjadi pengemudi Go-Jek, atau tukang ojek tradisional. Jumlah pendapatannya meningkat hingga lebih dari 40%. Artinya, tersedia lapangan kerja baru melalui pendekatan digitalisasi," jelas Rudiantara.
 
Fasilitasi start-up
 
Menurut Rudiantara, regulasi yang tepat menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi digital. Peran pemerintah krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital dengan mengembangkan kebijakan afirmatif dan less regulate. Pemerintah mengembangkan kebijakan yang ramah terhadap dinamika ekonomi digital.
 
"Kini peran kami lebih ke fasilitator dan menjadi akselerator," jelasnya.
 
Pendekatan fasilitasi juga diterapkan dalam mengembangkan start-up digital. Hal itu, lanjutnya, sebagai bagian dari program Indonesia untuk menjadi Digital Energy of Asia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
 
"Kita juga membangun program dengan tujuan pada 2020 bisa menciptakan 1.000 start-up yang mengalami tahapan yang tepat, mulai ignition, incubation, sampai acceleration. Saat ini telah ada empat unicorn (start-up dengan valuasi US$1 miliar) dan ribuan start-up digital," tuturnya.
 
Pemerintah menyediakan fasilitas untuk mempertemukan start-up digital dengan venture capital atau pemodal melalui program Next Indonesia Unicorn. Pada Mei 2018, pihaknya mempromosikan start-up Indonesia terkemuka, dan menghasilkan 1.035 pertemuan antara 70 start-up Indonesia dengan 89 investor asing dan lokal. Program tersebut menjadi ajang mempertemukan start-up Indonesia dengan investor-investor global.
 



(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG 4 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 11-12-2018