Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp 5.963.078.120 (13 AGUSTUS 2018)

UU MD3 Dinilai Dapat Menghancurkan Negara

Achmad Zulfikar Fazli - 13 Februari 2018 21:02 wib
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Foto: MI/Rommy
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur adanya dampak hukum bagi pengkritik DPR dinilai memiliki konsekuensi besar bagi ketatanegaraan. UU tersebut dinilai menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan dapat menghancurkan sistem negara hukum.
 
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan keputusan DPR menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berdampak buruk. Orang menjadi tak menghormati hukum di Tanah Air.
 
"Kalau anggota dewannya seperti ini, bagaimana masyarakat? Tentu masyarakat akan meniru anggota dewan. Itu sangat bahaya dalam konteks hancurnya negara hukum," kata Isnur usai diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.
 
Bahaya lain yang timbul dari UU tersebut, kata dia, DPR akan menjadi super power. Sehingga, kontrol terhadap lembaga lain akan semakin sulit.

Baca: Revisi UU MD3 tak Cerminkan Parlemen Modern 

Aturan dalam UU MD3 juga dinilai mengganggu kerja lembaga lain. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Sebab, pada Pasal 245 UU MD3 diatur anggota Dewan yang dipanggil untuk diminta keterangannya pada perkara pidana yang terkait maupun tidak terkait dengan tugasnya harus izin Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
 
Menurut dia, UU MD3 sama dengan Rancangan KUHP yang diduga mengincar rakyat untuk dijerat hukum. Hal itu tak lepas dari adanya pasal penghinaan kepada Presiden serta pasal terkait berita bohong, contempt of court, dan pembukaan rahasia.
 
"Ini makin menguatkan kesan semangat kolonial, semangat penjajahan, di mana rakyat dicurigai sebagai penjahat yang harus dipenjara," kata dia.




(FZN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 14-08-2018