DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.062.067.101 (16 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Parpol Perlu Bersikap Usai Putusan Ambang Batas Presiden

Ilham wibowo - 12 Januari 2018 09:14 wib
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. ANT/Hafidz Mubarak.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. ANT/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasal ambang batas presiden (presidential threshold) dalam undang-undang Pemilu perlu disikapi segera oleh partai politik (parpol). Kandidat calon presiden 2019 dinilai perlu dideklarasikan lebih awal.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pasal 222 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu menjadikan calon kandidat presiden terbatas. Artinya, parpol perlu berkoalisi agar memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilu 2019.

"Nah masalahnya koalisi tidak terjadi dari awal. Harusnya setelah pengumuman MK, berilah rakyat untuk mengetahui parpol ini akan mencalonkan siapa," kata Fahri ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Fahri berpandangan, parpol mestinya membuka kepada publik sedari awal kandidat yang akan diusung menjadi presiden. Publik akan mengetahui bahkan memberikan sumbangan calon yang ideal. Sehingga perdebatan gagasan untuk kemajuan bangsa bisa dilakukan jauh-jauh hari.

"MK sudah memutuskan demikian tapi partai harus cepat, bila perlu mulai diumumkan (calon Presiden) biar berdebat secara nasional, berdebat ke kampus-kampus bertemu dengan tokoh masyarakat," jelas Fahri.

Fahri mengklaim terlalu banyak penyesalan yang disampaikan masyarakat bila calon presiden hanya diumumkan pada saat terakhir sebelum pendaftaran. Pasalnya, kata dia, masyarakat dirugikan lantaran melihat calon presiden terbatas dalam beberapa kali debat di masa kampanye.

"Pilihan masyarakat sudah terbatas, untuk menutup itu segera parpol menentukan pilihannya. Jangan dia last minute, itu merusak kultur presidential threshold," tegas Wakil Ketua DPR itu.

Fahri melanjutkan, parpol punya peran penting sebagai tempat kaderisasi dan sekolah politik calon pemimpin bangsa. Karenanya, parpol juga perlu menjalankan tugas politik tersebut agar bisa dipahami oleh masyarakat secara luas.

"Rakyat perlu mengetahui siapa calon yang akan diusung parpol tersebut sejak awal, sehingga publik telah mengalami pembiasaan karena diberi ruang," tandasnya.

Beberapa Partai Sudah Punya Pilihan

Partai NasDem dan Partai Golkar merupakan mantap mendukung Presiden Joko Widodo sebagai kandidat petahana di Pemilu 2019. Deklarasi sudah dilakukan keduanya.

"Deklarasi ini bukan sederhana, mulai pengurus pusat hingga kecamatan telah sepakat. Ada 2500 peserta rapat mengambil keputusan mendukung Jokowi di 2019," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate.

Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali juga menyampaikan hal senada. Pilihan Partai Golkar mendukung Presiden Jokowi di Pemilu 2019 sudah final.

"Sekarang ini Jokowi sudah dicalonkan Golkar," kata Amali.

Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, putusan MK terkait presidential threshold perlu diterima semua pihak lantaran bersifat langsung mengikat. Partai berlambang pohon beringin ini, kata dia, sudah siap menghadapi Pilpres 2019. Kader partai di tingkat daerah hingga pusat pun mulai bergerak.

"Bagi Partai Golkar, karena salah satu fraksi yang mengusulkan ambang batas 20 persen, dengan demikian putusan MK itu sangat baik," jelas dia.

Sebelum nya, MK telah menolak gugatan terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur tentang ambang batas presiden (presidential threshold). 

Gugatan dengan nomor registrasi 53/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Partai Idaman juga menggugat pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) tentang verifikasi parpol. Hakim MK menolak permohonan terkait ambang batas presiden sebesar 20 persen. 



(DRI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PARTAI POLITIK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 17-10-2018