Pembahasan RUU Tax Amnesty Bisa Cepat Selesai Jika...

Anggitondi Martaon - 12 April 2016 22:16 wib
Ahmadi Noor Supit (Foto:MI/Mohamad Irfan)
Ahmadi Noor Supit (Foto:MI/Mohamad Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI dan pemerintah menginginkan RUU Tax Amnesty segera dirampungkan. Sebab, RUU tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, cepat atau lambatnya pembahasan RUU Tax Amnesty bergantung pada beberapa hal. salah satunya, jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM).‎

"Yang diajukan oleh para fraksi (DIM), kalau itu banyak tidak mungkin kita selesaikan cepat. Kalau sedikit, bisa cepat," kata Ahmadi, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Tidak hanya jumlah DIM, politikus Golkar ini menyampaikan substansi DIM juga memegang perasaan penting terhadap waktu pembahasan. Menurutnya, jika substansi masalah yang disampaikan mayoritas sama, maka pembahasan RUU Tax Amnesti bisa cepat diselesaikan.

"Kalau tiba-tiba semua sama, ya tentu pasti cepat. Kalau tidak, bisa sangat lama," ungkap dia.

Rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pemerintah juga menjadi faktor penghambat. Pasalnya, seluruh fraksi sepakat bahwa pembahasan tingkat lanjut RUU Tax Amnesty bisa dilakukan jika kedua belah pihak melaksanakan rapat konsultasi terlebih dahulu.‎‎

"Itu konsekuensinya, kan sudah keputusan," ujar Ahmadi.

Jika dalam pembahasan semua hal tersebut bisa berjalan lancar dan DIM yang dibahas tidak banyak, maka Ahmadi optimistis pembahasan akan selesai hingga masa sidang kali ini ditutup pada 29 April 2016.

Namun bila semua faktor di luar perkiraan, maka pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

"Jadi, sangat tergantung DIM yang dibuat tema-teman. Kalau DIM hanya menyangkut sedikit dari pasal-pasal, saya kira bisa cepat. Kalau bisa selesai pada 29 April, karena 2 hingga 3 pasal saja saya kira bisa cepat selesai," jelas Ahmadi.


(ROS)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG RUU DPR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 19-10-2017