Uji Materi Presidential Threshold Ditolak

Faisal Abdalla - 11 Januari 2018 14:46 wib
Ilustrasi sidang MK/MI/Adam Dwi
Ilustrasi sidang MK/MI/Adam Dwi

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak  gugatan uji materi ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan yang salah satunya diajukan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburakhman ditolak karena tidak melengkapi identitas UU yang dimohonkan untuk pengajuan uji materi.

"Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain permohonan pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek permohonan atau prematur, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan," ujar Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 11 Januari 2017.

Nasib serupa juga dialami Partai Idaman dalam perkara 53/PUU-XV/2017. Meski dikabulkan sebagian, hakim tetap menolak mengabulkan gugatan partai Idaman terkait Pasal 222. Hakim MK menilai gugatan Partai Idaman tidak beralasan secara hukum.

"Permohonan pemohon sepanjang  berkenaan dengan syarat perolehan suara partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," tegas Arief.

Tak berbeda dengan gugatan Habiburakhman dan Partai Idaman, gugatan terhadap Pasal 222 dalam perkara 59/PUU-XV/2017 yang diajukan Effendi Gazali, perkara 71/PUU-XV/2017 yang diajukan Hadar Nafis Gumay, serta 72/PUU-XV/2017 yang diajukan Mas Soeroso juga dipatahkan MK.

MK menegaskan telah menyatakan pendiriannya terhadap Pasal 222 terkait ambang batas presiden dalam putusan di perkara 53/PUU-XV/2017.

"Pasal 222 UU Pemilu, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon a quo," beber Arief.



Sebelumnya, Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden digugat karena dianggap sudah tidak relevan untuk digunakan pada Pemilu 2019. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyebutkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari kursi parlemen atau 25 persen dari total suara sah nasional dalam pemilu.

Ketentuan itu dinilai merugikan hak konstitusional partai. Selain itu, penggunaan ambang batas presiden dalam Pemilu 2019 dianggap berpotensi menjadi pintu masuk lahirnya kartel politik.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UJI MATERI UU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 23-01-2018