Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.408.300.797 (20 JUNI 2018)

Wapres Perjelas Imbauan Pemerintah soal Proses Hukum Peserta Pilkada

Dheri Agriesta - 13 Maret 2018 16:57 wib
Wapres Jusuf Kalla/MTVN/Dheri Agriesta
Wapres Jusuf Kalla/MTVN/Dheri Agriesta

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla memperjelas tujuan imbauan pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda proses hukum calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018. Pemerintah hanya menginginkan pilkada di 171 wilayah kondusif.

"Pandangan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam untuk menjaga stabilitas, menjaga proses (Pilkada 2018)," tegas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2018.

Eks Ketua Umum Partai Golkar itu meminta KPK dan Wiranto duduk bersama. Ia menjelaskan bisa saja KPK tak lagi mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi ketika masa kampanye dimulai.

Baca: KPK Tolak Permintaan Wiranto

KPK juga diminta membicarakan hal ini dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang memahami aturan. Namun, Kalla menegaskan mereka yang tertangkap tangan sudah tak bisa diapa-apakan.

"Kalau penyidikan mungkin bisa ditunda, tapi kalau operasi tangkap tangan (OTT) ya hari ini ditangkap, hari itu kena," kata pria asal Makassar itu.

Di sisi lain, terang Kalla, pemerintah tetap mendukung upaya penegakan hukum.

Wiranto juga telah membantah mengintervensi KPK melalui imbauan penghentian sementara proses hukum calon kepala daerah. Imbauan penundaan itu ditegaskan bertujuan baik.
 
Pemerintah juga tak berniat mencegah pengusutan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah. Eks Ketua Umum Partai Hanura itu tak memaksa KPK melaksanakan imbauan tersebut. Keputusan tetap berada di tangan Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA 2018
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 21-06-2018