Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.606.841.593 (13 JULI 2018)

MK Tolak Gugatan terkait Ambang Batas Presiden

Faisal Abdalla - 11 Januari 2018 14:29 wib
Sidang pembacaan putusan tentang gugatan UU Pemilu - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Sidang pembacaan putusan tentang gugatan UU Pemilu - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur tentang ambang batas presiden (presidential threshold). 

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018. 

Gugatan dengan nomor registrasi 53/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Partai Idaman juga menggugat pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) tentang verifikasi parpol. Hakim MK menolak permohonan terkait ambang batas presiden sebesar 20 persen. 

Dalam dalilnya Partai Idaman berpendapat pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai ambang batas pada Pilpres 2019. Penggunaan ambang batas 20 persen juga dinilai melemahkan sistem presidensial. 

Namun, hakim MK menilai berbeda. Dalam pertimbanganya, hakim MK justru menilai ambang batas presiden memperkuat sistem presidensial.  

"Ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945," ujar hakim MK, Maria Farida Indrati saat membacakan putusan.  

Meski begitu, dua hakim MK, yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) terkait putusan MK terhadap uji materi pasal 222.  Keduanya berpendapat Pasal 222 dalam UU Pemilu tidak sesuai dengan konstitusi. 

Sementara itu, MK mengabulkan sebagian lain dari gugatan Partai Idaman yaitu terkait pasal 173. Dengan dikabulkannya gugatan pada Pasal 173, maka seluruh partai peserta pemilu 2014 harus mengikuti verifikasi faktual. 

"Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 beralasan secara hukum," tukas Ketua MK, Arief Hidayat. 

Gugatan terhadap Pasal 222 tidak hanya diajukan oleh Partai Idaman. Sejumlah pihak lain turut mengajukan gugatan yang sama, di antaranya, Habiburokhman dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dengan nomor perkara 44/PUU-XV/2017, Effendi Gazali dengan nomor perkara 59/PUU-XV/2017, Hadar Nafis Gumay dengan nomor perkara 71/PUU-XV/2017 serta Mas Soeroso dengan nomor perkara 72/PUU-XV/2017.





(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG REVISI UU PEMILU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 16-07-2018