PPP Djan tak Khawatir soal Putusan MA

M Rodhi Aulia - 13 Agustus 2017 12:45 wib
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz (ketiga dari kanan), Ketua Harian Majelis Syariah PPP KH Noer Iskandar (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum PPP Humprey R Djemat (kiri)--MI/Panca Syurkani
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz (ketiga dari kanan), Ketua Harian Majelis Syariah PPP KH Noer Iskandar (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum PPP Humprey R Djemat (kiri)--MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: PPP kubu Djan Faridz tak khawatir dengan putusan dikabulkannya peninjauan kembali (PK) PPP kubu Romahurmuziy. Putusan itu dianggap malah menguatkan eksistensi kubu Djan Faridz.

Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat menilai Karena putusan MA mengembalikan kepada hasil dari rapat Mahkamah Partai PPP.

"Dalam putusan PK tersebut dinyatakan secara tegas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014," kata dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu 13 Agustus 2017.

PPP hasil Muktamar Jakarta ini geram dengan sikap Menteri Hukum dan HAM. Sebab, Menteri Hukum dan HAM yang tidak kunjung melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504K/TUN/2015 terkait dualisme kepengurusan DPP PPP.

Baca: MA Putuskan PPP Kepemimpinan Djan Faridz tak Miliki Legalitas

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz melayangkan permohonan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu 9 Agustus 2017. Permohonan itu agar Menkumham segera melaksanakan putusan tersebut.

"Kita ke pengadilan ini meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham segera mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung secara sempurna dan benar," kata Djan.

Menurut Djan, Menkumham tidak menunjukkan respons positif terhadap putusan MA yang selama ini telah dikantongi Djan. Djan terpaksa kembali mengajukan upaya hukum. "Saya kira ini penting," ujar dia.

Baca: Rekomendasi PPP di Pilkada 2018 Harus Persetujuan Dua Kubu

Dualisme PPP masih terus berlangsung. Tidak ada tanda-tanda dua kubu ini menjadi solid dan berkantor hanya di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kubu Djan Faridz bersikukuh kepengurusannya sah dengan mengantongi Putusan MA No.504 dan keputusan Mahkamah Partai No.49 tertanggal 11 Oktober 2014. Sementara kubu Romahurmuziy juga bersikukuh karena mengantongi putusan PK No.79.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy menyatakan, PPP di bawah ketua Djan Faridz tidak memiliki kekuatan hukum. Ditambah, Mahkamah Agung (MA) RI secara resmi telah mengumumkan isi lengkap Putusan PK No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 12 Juni 2017.

"Dengan telah dibatalkannya Putusan MA-RI No. 601 tersebut di atas, maka tidak ada lagi 'secuilpun legalitasi' dari mereka yang selama ini menamakan diri sebagai DPP PPP di bawah Ketua Umum Djan Faridz," kata Romahurmuziy di pernyataan yang diterima Metrotvnews.com, Minggu 13 Agustus 2017.

Romahurmuziy juga mengajak kepada seluruh elemen Partai PPP dan termasuk Djan Faridz untuk bersama bersatu membangun partai PPP.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KISRUH PPP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 22-10-2017