DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.348.051.099 (17 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

UU MD3 Disebut Akal Bulus DPR dan Pemerintah

Achmad Zulfikar Fazli - 13 Februari 2018 17:36 wib
Diskusi 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018/Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
Diskusi 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018/Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli

Jakarta: Hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan DPR menjadi kabar duka bagi semua pihak. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai ada konspirasi jahat antara pemerintah dan DPR saat menyetujui revisi UU MD3.

"Kita lihat sejak awal visi UU MD3 ini adalah persekongkolan atau akal bulus atau tipu-tipu. Ini akal bulus antara DPR dan pemerintah. Ini konspirasi jahat. Ini bagi-bagi kekuasaan, ini ritual lima tahunan," tegas Arif dalam diskusi 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245 menjadi sorotan dalam revisi UU MD3.

Pasal 73 berbunyi:

1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR

2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.

3. Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah tidak mau hadir memenuhi panggilan setelah 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

4. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Polri.

5. Panggilan paksa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kapolri paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat badan hukum dan/warga masyarakat yang dipanggil paksa; dan

b. Kapolri memerintahkan Kapolda di tempat domisili badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR.

6. Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Polri dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat untuk paling lama 30 hari.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa dan panyanderaan diatur dengan Peraturan Kapolri.


Pasal 122, dalam melaksanakan fungsi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

k. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 menyebut:

'Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehoramatan Dewan (MKD)'.

Ia menuding ada deal-deal politik dalam revisi UU MD3. Deal itu terjadi dengan pemerintah mengakomodasi keinginan DPR membangun gedung baru dan melipatgandakan dana partai politik.

Keuntungan yang didapatkan pemerintah ialah semakin sepi suara kritis kepada penyelenggara negara. "Karena pemerintah punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaaannya," ucap dia.

Arif menyebut keberadaan pasal baru membuat DPR, MPR, dan DPD jauh dari jangkauan hukum dan suara kritis publik. Pada Pasal 122 itu, DPR melalui MKD dapat menjerat hukum pengkritik yang dianggap menghina anggota dewan.

"UU MD3 mencerminkan suatu upaya sistematis DPR dengan mengajak serta pemerintah untuk menggangsir (melemahkan) negara hukum," cetus dia.


(OJE)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 19-10-2018