Pemerintah Akan Tambah Kapasitas Diplomatik Atase Ketenagakerjaan

Gervin Nathaniel Purba - 13 Februari 2018 16:34 wib
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sudharmanto.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sudharmanto.

Jakarta: Pemerintah berencana menambah jumlah dan kapasitas diplomatik Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) dan staf teknis ketenagakerjaan di negara-negara penempatan. Hal itu untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Hery Sudharmanto mengatakan peningkatakan jumlah dan kapasitas Atnaker serta staf menyesuaikan beban tugas. Di negara tertentu,  staf Atnaker sangat sedikit, sedangkan jumlah PMI yang diurus sangat banyak.

“Seperti di Hongkong ada 200 ribu tenaga kerja, stafnya hanya satu orang dan dua staf lokal," kata Hery saat rapat kordinasi Atnaker 2018 di kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Hery mengatakan, Kemenaker berencana menambah jumlah atase dan staf teknis ke negara-negara yang memiliki intensitas hubungan ketenagakerjaan tinggi dan tujuan penempatan PMI. Misal, Swiss, Jepang, dan Malaysia.

“Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki atase di Jenewa atau Jepang. Padahal  banyak yang bekerja melalui IJEPA dan pemagangan.  Demikian juga di negara bagian spesifik Malaysia juga perlu penambahan atase untuk wilayah Serawak, Penang, dan Johor. Demikian pula Australia," ujarnya.

Ia menambahkan Atnaker memiliki tugas dan fungsi sangat banyak dan tidak mudah. Selain melayani, melindungi, dan mengatasi persoalan TKI, Atnaker juga harus mengurusi persoalan dan isu ketenagakerjaan lainnya.

“Selain menjaga citra Indonesia di kancah internasional, Atnaker juga terkait persoalan ketenagakerjaan secara umum. Misal, informasi pasar kerja (labour market information), pelatihan vokasi  (vocational training), dan sebagainya," ucapnya.

Saat ini, Kemenaker memiliki sembilan Atnaker dan dua staf teknis ketenagakerjaan untuk ditempatkan di 10 negara penempatan TKI. Sembilan ditempatkan di Korsel, Brunei, Qatar, Singapura, Jordania, Arab Saui, Kuwait, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

“Dua staf teknis ketenagakerjaan ditempatkan di Hongkong dan Jeddah (Arab Saudi)," paparnya.

Direktur Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker (PPTKLN) Soes Hindarno dalam laporannya mengatakan tujuan digelarnya rakor Atnaker sebagai forum dialog dan tukar menukar informasi serta pengalaman antar Atnaker dan staf teknis tenaga kerja.

“Manfaatnya untuk mengembangkan update dan memperluas jaringan bidang ketenagakerjaan di luar negeri," imbuh Soes.

Rakor Atnaker, kata Soes, juga merupakan momentum penyamaan persepsi Atnaker, dalam hal ini  menindakalanjuti pelaksanaan UU Nomor 18 tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan isu-isu ketenagakerjaan lainnya serta memberikan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan, barang milik negara, konektivitas atau jaringan informasi online Atnaker.

Melalui rakor tersebut, Soes meyakini bisa mengidentifikasi dan menghimpun masukan atas kendala dan tantangan Atnaker yang dihadapi dalam melaksanakan tugas, memberikan sosialisasi UU Nomor 18 Tahung 2017 tentang PPMI serta menjaring masukan Atnaker untuk menyiapkan aturan turunannya.

“Kami juga ingin menumbuhkan rasa saling memiliki dan bersinergi serta memupuk komitmen bersama untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan di luar negeri. Sekaligus memperkenalkan sistem online Atnaker kepada Atnaker untuk memudahkan jejaring informasi di luar negeri," pungkas Soes.


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA KEMENAKER
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 21-02-2018