Dewan Soroti Sistem Mutasi & Promosi Jaksa di Maluku

Anggi Tondi Martaon - 11 Agustus 2017 17:28 wib
Anggota Komisi III DPR kunjungan kerja ke Maluku. Foto: dok DPR
Anggota Komisi III DPR kunjungan kerja ke Maluku. Foto: dok DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR RI menyoroti sistem mutasi dan promosi para jaksa di Provinsi Maluku. Komisi bidang hukum itu menerima informasi bahwa promosi dan sistem mutasi di Provinsi Maluku terlalu lama, mencapai empat hingga 12 tahun.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR Agun Gunandjar Sudarsa saat pertemuan dengan pejabat Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku. "Jadi ada proses mutasi yang tidak beres di internal Kejaksaan Maluku," kata Agun dalam keterangan tertulis, Jumat 11 Agustus 2017.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, kondisi seperti ini tidak sehat. Menurut Agun, persoalan sistem mutasi dan promosi harus segera diselesaikan.

"Dari isu yang berkembang banyak ketidakberesan di Kejati Maluku. Hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Kajati Maluku dan kami juga ingatkan beberapa catatan penting dari setiap laporan masyarakat yang dititipkan kepada Komisi III untuk disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku," ujar Agun.

Komisi III akan membahas persoalan ini dalam pertemuan dengan Jaksa Agung M. Prasetyo. Sehingga, perekrutan, promosi, dan mutasi pejabat kejaksaan harus segera dibenahi.
 
Berdasarkan paparan yang disampaikan kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) Maluku, Komisi III DPR melihat ada sesuatu yang harus diambil tindakan oleh kajati untuk menertibkan hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat. Kepada Komisi III, kajati berjanji lebih hati-hati dalam mengontrol jaksa-jaksa di wilayah ini.
 
Alat kelengkapan dewan yang membidangi masalah hukum dan peradilan ini  juga melihat ada niat baik kajati Maluku memberikan kontrol lebih baik di masa akan datang. Kalau persoalan hukumnya dari jaksa nakal, kajati akan bertindak sesuai hukum.
 
"Kedatangan Komisi III ke daerah ini untuk memberikan teguran dan memperbaiki, berkomitmen bersama, karena kami bukan komisi yang sekedar mencari masalah, tetapi harus melihat riil masalah hukum di daerah ini," tandas Agun.


(TRK)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BERITA DPR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 17-08-2017