DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 45.764.339.104 (19 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

DPR Sahkan Revisi UU MD3

Whisnu Mardiansyah - 12 Februari 2018 19:10 wib
Ilustrasi: Suasana rapat paripurna di DPR. Foto: Medcom.id/M. Rodhi Aulia.
Ilustrasi: Suasana rapat paripurna di DPR. Foto: Medcom.id/M. Rodhi Aulia.

Jakarta: Revisi Undang-Undang MD3 resmi disahkan DPR dalam sidang paripurna sore hari. Pengesahan revisi UU MD3 disetujui delapan fraksi sedangkan dua fraksi memutuskan walk out. 

"Kami akan menanyakan kembali kepada dewan sidang apakah RUU perubahan kedua tentang MD3 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon seraya yang dijawab setuju oleh seluruh anggota yang hadir di Ruang Sidang Paripurna, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,12 Februari 2018.

RUU MD3 disahkan setelah melalui perdebatan dan pembahasan panjang di tingkat Badan Legislasi. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah setuju dengan aturan baru itu. 

"Berdasarkan pendapat yang di atas tadi dan pendapat fraksi-fraksi, presiden menyatakan setuju atas perubahan undang-undang ini," sambut Yasonna. 

Revisi UU MD3 tetap disahkan meski ada penolakan dari NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua fraksi memutuskan walk out sebelum revisi UU MD3 disahkan pimpinan sidang. 

Baca: DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU MD3

Delapan fraksi lainnya yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Poin krusial dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 itu tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR. Dalam rapat dengan Kemenkumham, Rabu, 8 Februari 2018, disepakati tiga tambahan kursi untuk MPR.

Kursi pimpinan DPR hanya ditambah 1 dan akan diisi PDIP selaku partai pemenang pemilu 2014. Selain itu, ada pula penambahan 1 kursi pimpinan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).




(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sun , 21-10-2018