DPR tak akan Halangi Proses Hukum Novanto

Ilham wibowo - 13 November 2017 13:07 wib
 Ketua DPR Setya Novanto--Antara/Rosa Panggabean
Ketua DPR Setya Novanto--Antara/Rosa Panggabean

Jakarta: Wakil ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPR Setya Novanto mesti dihormati. Novanto kini telah diterapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek KTP elektronik.

"Tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, yang menangani di sini adalah KPK," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 13 November 2017.

Menurut Agus, DPR tak akan menghalangi proses hukum yang telah dan terus berjalan. Ketidakhadiran Novanto sebagai pimpinan, kata dia, tak akan berpengaruh terhadap agenda kerja anggota dewan.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa keputusan dewan, keputusan pimpinan adalah kolektif kolegial. Sehingga kalau hanya salah satu pimpinan itu berhalangan, kinerja dewan tidak akan terpengaruhi," ucapnya.

Baca: Mangkir Pemeriksaan, Novanto Kunker ke Kupang

Ia menambahkan, penetapan tersangka Novanto tak lantas menggugurkan jabatanya sebagai Ketua DPR. Peralihan tongkat kepemimpinan anggota dewan mesti melihat aspek hukum yang mengikat serta putusan dari fraksi Partai Golkar.

"Kita ketahui, pimpinan itu akan bisa diganti secara langsung apabila misalnya berhalangan tetap, terkena kasus hukum dengan posisi yang sudah inkrah. Dan tentunya hal-hal yang berhalangan tetap itu misalnya sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan. Namun, semuanya tetap diserahkan kepada fraksi yang bersangkutan," papar Agus.

Baca: Novanto Kembali tak Penuhi Panggilan KPK

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak percaya dengan putusan KPK yang kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka. Jika benar telah terjadi kasus korupsi, kata dia, pembuktian mestinya mudah dilakukan.

"Ya kalau saya ini kan sudah enggak percaya kan sama KPK. Dari awal saya lihat ini main-main. Sekarang disuruh jawab begitu, yang dia bilang kerugian negara 2,3 triliun itu mana? kan dia bohong tu kan," ujar Fahri.

Baca: KPK Punya Bukti Kuat Tetapkan Novanto Tersangka KTP-el

Fahri menuding, KPK sudah berulang kali melakukan kebohongan publik dalam kasus e-KTP. Ia bahkan menganggap penetapan tersangka terhadap Novanto hanya sebagai kasus pesanan partai politik.

Sepengetahuan dia, kasus ini juga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, kata Fahri dua orang terduga terlibat sebagai otak pelaku itu hingga kini malah semakin tenggelam.

"Berani enggak KPK membongkar partai berkuasa dimasa itu, berani enggak? kenapa larinya ke Golkar? Golkar bukan partai penguasa, partai penguasa kan waktu itu katanya mastermind-nya bendahara umum dan ketua umum ya kan," ucap Fahri.


(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI E-KTP
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Mon , 20-11-2017