Ruang Negosiasi DPR dengan Penegak Hukum Dinilai Semakin Terbuka

Achmad Zulfikar Fazli - 13 Februari 2018 18:59 wib
Ilustrasi--Suasana diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta--Medcom..id/Achmad Zulfikar Fazli
Ilustrasi--Suasana diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta--Medcom..id/Achmad Zulfikar Fazli

Jakarta: Pengamat politik dari TePI Indonesia Jeirry Sumampow menyebut DPR ingin anggota dewan terlepas dari operasi tangkap tangan aparat penegak hukum. Sehingga DPR menghidupkan Pasal 245 dalam Undang-undang MD3.

"Kalau kita lihat pengalamannya semua kasus anggota DPR yang terjerat itu kan tertangkap tangan. Nah dengan pasal ini, berarti OTT di DPR itu akan enggak ada. Ini sebenarnya mau meniadakan OTT kan," ujar Jeirry dalam diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Tapi, Jeirry menilai upaya hukum akan sulit jika OTT ditiadakan. Sebab, hal itu justru akan membuat ruang negosiasi antara DPR dan penegak hukum semakin terbuka.

"Kalau enggak OTT, kemungkinan untuk terjerat hukum itu makin rumit. Karena ada ruang di mana mereka bisa melakukan negosiasi," ucap dia.

Jeirry menduga ruang-ruang negosiasi ini telah terjadi pada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sebab, pria yang akrab disapa Bamsoet itu sudah beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi tak hadir saat menjadi anggota dewan.

Tapi, ketika Bamsoet menjabat sebagai Ketua DPR, KPK belum sekalipun memanggilnya untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Ia pun mempertanyakan sikap KPK tersebut. Ia pun curiga ada proses negosiasi antara lembaga antirasuah dan DPR, sehingga tak lagi menggarap Bamsoet.

"Padahal sebelumnya kan dia panggil terus, tidak datang juga. Bayangkan dipanggil tidak datang, malah KPK yang mundur sekarang, bukan dia yang maju," ujar dia.

Karena itu, ia khawatir dengan ada Pasal 245 ini membuat DPR semakin terlindungi dari jeratan hukum. Pasalnya, pasal itu membuat proses hukum membingungkan.

Baca: Pengamat Anggap MKD Jadi 'Tameng' Anggota Dewan

Pasal 245 berbunyi, Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dengan begitu, pasal tersebut dapat memberikan perlindungan kepada para anggota dewan. Karena, jika ada lembaga yang ingin memeriksa para anggota DPR harus lewat pertimbangan MKD. Kemudian, MKD mengeluarkan pertimbangan tersebut pada Presiden untuk ditindaklanjuti.

"Nah ini kan pasal yang akan digunakan oleh DPR, jadi enggak akan ada lagi operasi tangkap tangan kepada anggota DPR, karena pelaku kejahatan korupsi. Enggak akan ada lagi kalau dengan pasal ini diterima," ujar dia.

"Karena semuanya harus mendapatkan persetujuan MKD. Nah belum lagi, kita enggak tahu mekanisme MKD. Kalau ada kasus masuk kesana misalnya, dia harus rapat dulu, tunggu anggotanya datang, belum lagi kalau tidak forum, lalu kapan dia keluarkan surat rekomendasi," tambah dia.



(YDH)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 21-02-2018