DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 13.813.894.338 (20 AGUSTUS 2018)

PPP: Pasal 122 UU MD3 Membunuh Demokrasi

Intan Yunelia - 13 Februari 2018 13:53 wib
Ilustrasi: Gedung DPR. Foto: MI/Susanto.
Ilustrasi: Gedung DPR. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tak setuju dengan  Pasal 122 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal tentang penghinaan terhadap Parlemen itu dianggap mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kritikan terhadap DPR akan semakin surut karena pengkritik bisa dipidana. Ini sama halnya dengan membunuh demokrasi," kata Baidowi kepada Medcom.id, Selasa, 13 Februari 2018.

'Partai Kakbah' memilih walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU MD3 menjadi undang-undang, Senin, 12 Februari 2018. Pendapat PPP tidak sejalan dengan sikap mayoritas fraksi lainnya di DPR.

Baidowi mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK diharap mengkoreksi pasal kontroversial itu.

"Karena sekarang Pasal 122 sudah menjadi UU, maka harus menyesuaikan. Selanjutnya masyarakat bisa mengajukan judical review (JR) terhadap ketentuan pasal tersebut," ujar Baidowi.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih Parpol Pendukung RUU MD3

RUU MD3 disahkan DPR setelah melalui pembahasan panjang di Badan Legislasi. Pengesahan revisi UU MD3 disetujui delapan dari 10 fraksi di DPR. 

Delapan fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, dua fraksi yang menolak dan walk out adalah NasDem dan PPP.

Salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 122 huruf k. Pasal itu berbunyi, "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

Pasal itu pun dianggap membuat lembaga legislatif semakin antikritik. Publik pun mengecam aturan tambahan ini. 




(OGI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG UU MD3
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 21-08-2018