Menpan RB tak Hadir, Rapat Pansus Angket Ditunda

Husen Miftahudin - 17 Juli 2017 18:44 wib
RDP antara Kementerian PAN RB dan Pansus Angket KPK - MTVN/Husen Miftahudin,
RDP antara Kementerian PAN RB dan Pansus Angket KPK - MTVN/Husen Miftahudin,

Mertrotvnews.com, Jakarta: Rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Khusus Angket KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ditunda. Penundaan lantaran Menteri PAN RB Asman Abnur tak hadir.

Semua anggota pansus yang hadir sepakat untuk menunda rapat yang membahas soal kepegawaian di lingkungan KPK. Arteria Dahlan, anggota pansus yang berasal dari Fraksi PDIP menduga ketidakhadiran Menpan RB untuk menghindari kekisruhan antara DPR dan KPK.

"Kita mohon sekali, kita minta pansus ini berhubungan dengan orang-orang yang pas. Selama ini kita selalu berhubungan dengan orang-orang yang pas, di polisi ada Kapolri, di jaksa ada Pak Jaksa Agung, nah di Menpan juga seharusnya menteri yang hadir," kelakar Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017.

Anggota pansus lainnya, Muslim Ayub senada. Anggota DPR dari Fraksi PAN ini menilai bila bukan menteri yang hadir, dikhawatirkan justru terjadi perbedaan pandangan.

Misbakhun pun demikian. Anggota DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini melihat bahwa angket merupakan hak DPR yang sangat tinggi posisinya sehingga keputusan, rekomendasi maupun kesimpulan di pansus harus dengan orang yang memiliki kedudukan politis tinggi.

"Karena angket ini alat DPR sebuah penyelidikan yang dalam kedudukan konstitusinya sangat penting sekali, maka saya berharap adalah pimpinan yang tertinggi. Menurut saya kita menunggu Menpan RB," tegas dia.

Dalam rapat dengan Kementerian PAN RB, Pansus ingin mengetahui perihal perubahan peraturan soal sumber daya manusia di lingkungan KPK. Namun, Pansus menilai tidak mendapat jawaban yang diinginkan.

Misbakhun menyebut, penjelasan yang disampaikan oleh Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja, terkait transformasi yang terjadi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, PP 103/2012 tentang Perubahan atas PP 63/2005 dan PP 14/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PP 63/2005 masih kurang.

"Apa yang diubah dari subtansi-subtansi itu kemudian kenapa terjadi perubahan itu. Tidak mungkin sebuah PP diubah tanpa adanya permintaan dan sebagainya. Kalau saya membaca apa yang disampaikan Pak Deputi itu belum mewakili keinginan kita terhadap beberapa pertanyaan kita yang berkaitan dengan KPK mengenai kepegawaian, sistem rekrutmen dan lainnya," pungkas Misbakhun.


(REN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG ANGKET KPK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA POLITIK
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 22-07-2017