DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 20.111.147.901 (21 SEP 2018)

Sistem Dwikewarganegaraan Punya Banyak Kerugian

- 23 Agustus 2016 14:47 wib
Arcandra Tahar memberikan keterangan kepada media usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Arcandra Tahar memberikan keterangan kepada media usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Tjipta Lesmana
Mantan anggota Komisi Konstitusi MPR

SALAH satu tabiat pemimpin kita, apalagi politisi, ialah berpikir secara instan dan reaktif. Mereka tidak mau berpikir secara matang, apalagi dengan membuat kajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ketika tiba-tiba dihadapkan dengan masalah yang mengejutkan, mereka bereaksi cepat, lalu mengambil jalan pintas, seperti orang kebakaran jenggot, sikat saja. Selesai.

Ketika kasus Arcandra meledak, sejumlah pihak--termasuk menteri-menteri kita--berteriak spontan UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan perlu segera direvisi. Indonesia harus menganut sistem dwikewarganegaraan karena tren di dunia memang begitu.

Begitu banyak WNI kita di luar negeri yang pintar-pintar tidak mau pulang ke Indonesia karena terbentur oleh masalah kewarganegaraan. Karena itu, mereka harus diberi status dwikewarganegaraan supaya mereka bisa mengabdikan kepintaran untuk negara Indonesia tanpa pusing-pusing memikirkan kewarganegaraan.

Lalu, muncullah angka 74 profesor Indonesia yang kini bermukim dan bekerja di AS. Betapa rugi Indonesia karena kepintaran putra-putra bangsa yang begitu hebat dimanfaatkan Amerika. Kenapa kita tidak segera suruh mereka kembali ke Tanah Air? "Karena itu, penting sekali UU No 12/2006 direvisi," teriak seorang anggota DPR di sebuah stasiun televisi, pekan lalu. Bahkan, dia berkilah draf RUU tentang Kewarganegaraan sudah di meja Badan Anggaran DPR, hanya dengan status tidak prioritas. "Bisa saja kita ubah status RUU Kewarganegaraan itu menjadi prioritas," tambah wakil rakyat itu dengan penuh semangat.

Saya geleng-geleng kepala menyaksikan bincang-bincang tentang urgensi menerapkan sistem dwikewarganegaraan di layar televisi itu. Begitu cetek pemikiran dan sikap wakil rakyat kita. Saya pun bertanya-tanya, Apa sesungguhnya motivasi mereka yang mendesak perubahan UU No 12/2006?

Bayangkan, hanya gara-gara satu kasus, kasus Arcandra, UU No 12/2006 jadi korban! Para menteri kita, termasuk Menkum-HAM yang mengurusi masalah-masalah hukum, tidak pernah berpikir secara jernih apa sesungguhnya esensi kasus Arcandra.

Kasus Arcandra Tahar, sesungguhnya, sederhana saja, yaitu keteledoran Istana karena pada 27 Juli 2016 Presiden melantik seorang berwarga negara Amerika sebagai Menteri ESDM. Jelas, pemerintah telah menabrak ketentuan perundang-undangan. UU dengan eksplisit menulis salah satu persyaratan untuk bisa diangkat sebagai menteri, calon harus berwarganegara Indonesia. Lima menteri ketika itu serempak berkoor: Tetapi Arcandra memegang paspor Indonesia dan paspornya valid hingga 2017. Aneh kan? Di mana kualitas akademik dan profesionalisme kelima menteri itu?

Yes, Arcandra ketika dilantik sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 memegang paspor Indonesia yang masih berlaku. Secara fisik memang begitu: Arcandra pemegang paspor RI No A 0533784, diterbitkan KJRI di Houston pada 28 Februari 2012 dan berlaku hingga 28 Februari 2017. Namun, ke-5 Menteri kita tidak memberitahukan kepada rakyat bahwa pada 5 April 2012 Kementerian Luar Negeri AS menerbitkan paspor untuk Arcandra Tahar No 493081973 dan paspor itu dinyatakan berlaku 10 tahun hingga 4 April 2122.

Artinya, 36 hari setelah memperpanjang paspor RI-nya di KJRI Houston, Arcandra memperoleh paspor dari Kementerian Luar Negeri Amerika. Sayang, dua sumber saya di Washington DC tidak mengetahui kapan Arcandra mulai memproses permohonan mendapatkan status warga negara Amerika. Proses itu dipastikan tidak bisa kilat, pasti membutuhkan waktu juga. Tidak tertutup kemungkinan, sebelum KJRI Houston menerbitkan paspor untuk Arcandra pada 28 Februari 2012, yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan untuk menjadi WNAS.

Hendaknya, semua pihak di dalam negeri, apalagi para menteri pembantu Presiden Jokowi, sungguh-sungguh menyadari dan mengakui segera setelah Arcandra memperoleh paspor dari Amerika, ia otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ia otomatis bukan lagi orang Indonesia secara yuridis dengan sesuai ketentuan Pasal 23 butir (a) dan (f) UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

Arcandra boleh saja mengaku tidak paham tentang UU Kewarganegaraan sebagaimana dikatakannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, setiap mahasiswa hukum diajari sekali UU diterbitkan Berita Negara, setiap warganegara--tanpa kecuali--diasumsikan mengetahui keberadaan dan konten UU itu. Tidak ada alasan tidak tahu isi UU tersebut!

Karena itu, setelah kasus Arcandra meledak, para menteri berupaya keras melindungi Presiden. Sayangnya, argumentasi yang dipakai menunjukkan rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan kita. Tidak ada satu pun pihak di pemerintahan yang berani melakukan investigasi siapa sesungguhnya 'biang kerok' di balik keteledoran dan tindakan memalukan Istana yang melantik seorang berwarganegara Amerika sebagai menteri!

Di tengah kekalutan dan keteledoran berat para pembantu Presiden, isu revisi UU Kewarganegaraan dan memberlakukan sistem dwikewarganegaraan, boleh jadi, tidak lebih taktik untuk membelokkan masalah Arcandra! Kenapa kita tiba-tiba mau banting setir dari sistem kewarganegaraan tunggal menjadi dwikewarganegaraan? Supaya orang-orang pintar kita di luar negeri--yang disebut kaum diaspora--bisa dengan mudah kembali ke Tanah Air dan berbakti kepada bangsa dan negara kita? Argumentasi itu 1.000% salah!

Orang-orang pintar kita yang lama bermukim di luar negeri dan enggan kembali ke Tanah Air disebabkan kesalahan pemerintah kita. Pemerintah tidak pernah siap menampung dan memberikan akses pekerjaan yang memadai dengan renumerasi yang bagus juga. Jangan membujuk-bujuk mereka pulang tapi di Indonesia mereka nonjob atau dipersulit untuk mendapatkan job yang bagus. Ambil contoh, dokter-dokter kita yang berpendidikan dan bekerja di Amerika dan negara-negara Eropa. Jika mereka kembali ke Indonesia, mereka wajib menjalankan 'penyetaraan' minimal setahun. Dan tidak mudah mendapatkan tempat untuk penyetaraan. Setelah itu, apa bisa bekerja di rumah sakit pemerintah? Tidak gampang! Dokter-dokter swasta, apalagi yang berpendidikan luar negeri, bisa cerita banyak mengenai ini. Menteri Kesehatan pun tahu.

Saya kenal seorang WNI profesor dokter spesialis jantung yang sangat beken dan sudah lama bekerja di Washington DC. Dia enggak balik ke Jakarta bukan karena dirinya tidak nasionalis. Namun, ia bertanya, "Apakah karyanya bisa sungguh-sungguh dihargai masyarakat Indonesia?"

Sekitar 10 tahun yang silam, saya punya teman dari Jawa Tengah bergelar Phd fisika dari universitas cukup beken di Amerika. Ia 20 tahun lebih bermukim di AS, kemudian ia jajaki peluang di Indonesia jika kembali. Hasil penjajakannya, skeptisme.

Karena itu, keengganan orang-orang pintar kita di luar negeri untuk balik ke Tanah Air bukan karena soal warganegara, melainkan kesempatan berkarya di Tanah Air yang ribet dan terhadang oleh faktor-faktor xyz. Bukankah Prof Satyanegara--ahli saraf didikan Jepang yang berkaliber internasional--tempo hari juga lebih suka bermukim dan berkarya di Jepang? Kalau bukan karena bujukan dan jaminan almarhumah Ibu Tien Soeharto, mungkin ia tetap memilih Jepang.

Jangan cepat-cepat merevisi UU No 12/2006 dan memberlakukan sistem dwikewarganegaraan hanya karena kasus Arcandra. Sebaiknya, DPR dan pemerintah merangkul kalangan akademisi untuk membuat kajian komprehensif, dikaji untung-ruginya.

Pernahkah Anda membayangkan lalu lintas terorisme dari Indonesia ke kawasan Timur Tengah bakal tambah mulus dan tambah mudah dengan sistem dwikewarganegaran? Kejahatan narkotika pun, pasti, bakal lebih mengerikan kalau warga negara asing gembong-gembong narkotika bisa dengan mudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Lintas PSK juga akan semakin intensif. Dari Tiongkok, Uzbekistan, Rusia, dan lain-lain akan makin deras masuk Indonesia.

Bapak Presiden Jokowi, pikirkanlah matang-matang untuk memberlakukan sistem dwikewarganegaraan!! Minta legal opinion dulu dari para pakar hukum tata negara dan pakar politik. Jangan begitu saja percaya pada pendapat menteri-menteri bapak, apalagi politisi.


(ADM)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEWARGANEGARAAN ARCANDRA TAHAR
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA COLUMNIST
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 22-09-2018