Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.408.300.797 (20 JUNI 2018)

Pemerintahan Bersih Jadi Jualan di Pilgub Sulsel

Andi Aan Pranata - 14 Maret 2018 18:21 wib
Empat pasang kandidat Pilgub Sulsel saat deklarasi kampanye damai beberapa waktu lalu. Foto: Medcom.id/ANDI AAN PRANATA
Empat pasang kandidat Pilgub Sulsel saat deklarasi kampanye damai beberapa waktu lalu. Foto: Medcom.id/ANDI AAN PRANATA

Makassar: Kandidat gubernur Sulawesi Selatan berlomba-lomba menawarkan program pada masa kampanye. Janji membentuk pemerintahan yang bersih menjadi salah satu jualan untuk menggaet dukungan masyarakat.

Calon gubernur nomor urut Dua, Agus Arifin Numang menegaskan sikap soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut dia, tidak ada toleransi terhadap praktik tersebut di pemerintahan. Komitmen soal itu diklaim telah ditunjukkan Agus selama dua periode menjabat Wakil Gubernur Sulsel.

"Jangan pilih saya kalau saya pernah korupsi. Jangan pilih saya kalau pernah atur-atur proyek. Jangan pilih saya kalau ada saudara saya yang dapat jabatan karena intervensi saya," kata Agus di Makassar, Rabu 14 Maret 2018.

Agus mengklaim, dia bersama Tanribali Lamo sebagai pasangan paling bersih di Pilgub Sulsel 2018. Dia mempersilakan masyarakat mengecek rekam jejaknya selama ini. Menurutnya, siapa pun akan malu bertarung di Pilgub jika punya cela.

"Saya pernah wakil gubernur dua periode, pernah ketua DPRD. Pak Tanribali pernah pelaksana tugas gubernur di empat provinsi, pernah Dirjen di Kemendagri. Insya Allah kami tidak hanya bersih, tetapi juga teruji dan berpengalaman," ujarnya.

Pasangan nomor urut Satu Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar juga menegaskan komitmen membentuk pemerintahan bersih. Mereka bahkan khusus menyinggung soal itu dalam kontrak politik kepada masyarakat Sulsel.

Ada poin ketiga kontrak politiknya, NH-Aziz berjanji tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik. Adapun kontrak politik keempat, pasangan ini tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok.

"Apabila kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, maka dengan izin Allah kami bersedia mundur sesuai aturan hukum," ujar Nurdin beberapa waktu lalu.
 


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PILKADA SERENTAK
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (PILKADA)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 21-06-2018