AJI Catat 54 Kasus Kekerasan terhadap Wartawan sejak Awal Tahun

Anwar Sadat Guna - 11 November 2017 15:21 wib
Aryo Wisanggeni, Kepala Divisi Advokasi AJI Indonesia saat memaparkan materinya dalam Workshop Safety of Journalist di Golden Prawn, Batam, Provinsi Kepri, Sabtu 11 November 2017, MTVN - Anwar Sadat Guna
Aryo Wisanggeni, Kepala Divisi Advokasi AJI Indonesia saat memaparkan materinya dalam Workshop Safety of Journalist di Golden Prawn, Batam, Provinsi Kepri, Sabtu 11 November 2017, MTVN - Anwar Sadat Guna

Batam: Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih menjadi ancaman besar bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Kekerasan itu ddipicu oleh berbagai hal dan alasan. 

Aryo Wisanggeni, Kepala Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mengatakan pemicu terjadinya kekerasan antara lain; pemberitaan yang kritis terhadap penguasa, baik pemerintah, lembaga atau institusi, atau kelompok masyarakat. 

"Kekerasan juga bisa dipicu ketika wartawan yang meliput berada di lokasi pelanggaran hukum. Tak jarang wartawan menjadi sasaran kemarahan oleh pihak yang kepentingannya terusik dan merasa dirugikan," ungkap Aryo dalam Workshop Safety Journalist di Hotel Golden Prawn, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu 11 November 2017.

Tidak hanya itu, kata Aryo, kekerasan terhadap jurnalis juga bisa dipicu karena kapasitas wartawan yang tidak menjalankan kode etik jurnalistik. "Misalnya, pemberitaan yang ditulis sarat dengan fitnah, berita bohong, atau tidak berimbang," ungkapnya.

Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis, AJI Indonesia dan AJI di kota dan kabupaten, secara intens melakukan advokasi. Advokasi ini, kata Aryo, penting agar ada kepastian hukum terhadap kasus tersebut dan pemberian perlindungan terhadap korban. 

"Bagi kasus kekerasan yang berhubungan langsung dengan profesi jurnalis, AJI Indonesia dan AJI kota/kabupaten perlu melakukan advokasi. Proses hukum juga harus dikawal agar pelaku mendapatkan hukuman atas perbuatannya," ungkapnya. 

Aryo menambahkan, ada beberapa langkah advokasi yang penting dilakukan, yakni; mengumpulkan data tentang siapa, di mana, kapan; membuat kronologi kejadian, memastikan kondisi korban apakah perlu dievakuasi atau tidak, dilakukan visum atau tidak, mengumpulkan keterangan saksi, alat bukti, dan pengumpulan data dan fakta. 

"Setelah rangkaian verifikasi ini selesai, barulah AJI Indonesia atau AJI kota/kabuapaten memberikan keterangan pers atau rilis, atau upaya lain untuk mendesak dilakukan penanganan hukum yang tegas dan tuntas atas kasus tersebut," jelasnya. 

Aryo menjelaskan, dalam kurun 10 tahun terakhir sebanyak 602 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Pada 2016 lalu sebanyak 38 kasus dan meningkat menjadi 54 kasus hingga Mei 2017. Kasus kekerasan terhadap wartawan banyak terjadi di Jakarta, Jawa Timur, Surabaya, Gorontalo, dan wilayah lainnya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan kota-kota lainnya di Indonesia. 

Di Kepri, kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi ketika wartawan meliput insiden kecelakaan dalam latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Tanjungdatuk, Kabupaten Natuna, Mei 2017. 

Selain itu, kasus penghalangan disertai kekerasan juga menimpa wartawan yang saat melakukan peliputan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Aksi penghalangan itu diduga dilakukan orang-orang suruhan yang menjadi terdakwa dalam perkara yang sidangkan pengadilan, Mei 2016. 

Worshop yang berlangsung selama dua hari ini, 11-12 November 2017, dihadiri puluhan jurnalis dari beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan.


(RRN)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KEKERASAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Sat , 18-11-2017