DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Batam Rawan Pasar Gelap Kosmetik Ilegal

Anwar Sadat Guna - 05 Desember 2018 15:02 wib
Petugas BPOM Kepri dan Disperindag Kota Batam menyita kosmetik ilegal di beberapa toko di Avava Mal.
Petugas BPOM Kepri dan Disperindag Kota Batam menyita kosmetik ilegal di beberapa toko di Avava Mal.

Batam: Pulau Batam menjadi salah satu wilayah rawan masuknya produk ilegal, termasuk kosmetik. Dalam razia yang digelar BPOM Kepri di awal Desember 2018, puluhan ribu kosmetik ilegal berhasil disita. Belum termasuk 11 ribu kosmetik dan obat tradisional yang juga disita BPOM pada November 2018.        

Demikian disampaikan Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan Prakasa, di sela-sela penertiban pasar kosmetik ilegal di Avava Mal, Jodoh, Kota Batam, Selasa, 4 Desember 2018.   

"Operasi penertiban ini serentak dilakukan di Indonesia. Dan wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam dipetakan sebagai daerah cukup rawan masuknya kosmetik ilegal," ungkap Yosef kepada Medcom.id, di Avava Mall, Kota Batam. 

Tak tanggung-tanggung, untuk memutus mata rantai peredaran kosmetik ilegal di Batam, BPOM Kepri gencar melakukan penertiban. Pada 27-29 November 2018, BPOM Kepri menyita 11 ribu buah kosmetik ilegal, termasuk obat-obatan tradisional yang tak memiliki izin edar.   

Jumlah tersebut disita dari dari tiga daerah di Kepri. Kota Batam dan Tanjungpinang menjadi penyumbang terbesar kosmetik ilegal. Penertiban terhadap pasar gelap kosmetik ilegal berlanjut. Kali ini Avava Mall menjadi target operasi. Di tempat ini, kata Yosef, petugas BPOM menyita puluhan ribu pieces kosmetik ilegal. 

"Seluruhnya tidak memiliki izin edar dan tanpa melului evaluasi (uji) mutu dan keamanan dari BPOM," ungkapnya. Keseriusan BPOM Kepri memutus mata rantai peredaran produk-produk ilegal, termasuk kosmetik ilegal tak hanya ditunjukkan melalui razia. 

Sepanjang 2018, sambung Yosef, pihaknya telah memproses hukum 10 pemilik usaha produk ilegal, seperti pangan, obat-obatan tradisional, dan kosmetik. "Terakhir, kami memproses penemuan kosmetik online ilegal senilai Rp1,5 miliar. Dia (pelakunya) merupakan suplier besar," ungkapnya. 

Dijelaskan Yosef, dari 10 berkas perkara pelanggaran terhadap UU Kesehatan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Kepri, delapan kasus sudah tahap P-21, satu kasus tahap pemberkasan, satu kasus lainnya masih tahap satu atau P-19. 

"Proses hukumnya akan kami kawal hingga persidangan nanti. Bahkan hingga proses sidang putusan (vonis). Proses hukum ini sebagai efek jera, setelah sebelumnya pelaku sudah diberikan peringatan, kemudian teguran keras. Dan sanksi berikutnya adalah diproses hukum," ujar Yosef. 

Para pelaku dijerat dengan UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 197, berbunyi: barang siapa dengan sengaja mengedarkan produk farmasi, obat-obat trasisional, kosmetik tanpa izin edar dapat dikenkana sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp1,5 miliar. 

"Selain dengan tindakan hukum, kami juga berkoordinasi dengan aparat hukum terakit, seperti Bea Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal. Termasuk juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan pihak kepolisian," pungkasnya.    


(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KOSMETIK PALSU
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 18-12-2018