DOMPET KEMANUSIAAN LOMBOK, Dana Terkumpul RP 12.459.578.391 (16 AGUSTUS 2018)

15 Asosiasi Pengusaha di Batam Tolak Status KEK

Anwar Sadat Guna - 06 Mei 2018 17:06 wib
Jembatan Barelang yang dibangun dari 1992-1998 telah menjadi ikon wisata kota Batam. Antara
Jembatan Barelang yang dibangun dari 1992-1998 telah menjadi ikon wisata kota Batam. Antara

Batam: Sebanyak 15 asosiasi pengusaha di Provinsi Kepri, khususnya Batam menolak rencana pemerintah mengubah status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Asosiasi pengusaha menilai, pergantian status FTZ ke KEK akan merugikan kalangan pengusaha atau industri terutama yang berada di luar KEK enclave. 

Penolakan ke 15 asosiasi pengusaha tersebut dituangkan dalam surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, No: 39/KU/KADIN-Kepri/IV/2018, perihal: Usulan dan Tanggapan KEK Batam. Surat tersebut ditujukan langsung ke Presiden RI Joko Widodo. 

Surat tersebut ditandatangani para ketua asosiasi dan himpunan pengusaha di Kepri dan Batam. Ke-15 asosiasi yang menyatakan keberatannya terhadap KEK Batam, yakni; Kadin Kepri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, REI Batam, PHRI Batam, Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (Forppi), INSA Batam, DPD Akklindo Kepri, Dekopinda Batam, BSOA, Gapeksindo, Asprindo, DPD Asita Kepri, Aexipindo, Organda Batam, dan HIPPI.

Ketua Umum Kadin Kepri, Akhmad Maruf Maulana, mengatakan, sikap penolakan terhadap status KEK tersebut menindaklanjuti usulan serta aspirasi segenap pengusaha yang bergabung dalam asosiasi dan himpunan pengusaha dalam wadah Kadin Kepri terkait rencana pemerintah yang akan mengubah status FTZ Batam menjadi KEK.

"Dengan segala pertimbangan dan pengalaman yang ada, Kadin Kepri bersama asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam menyampaikan keberatan status FTZ Batam dirubah menjadi KEK," ungkap Maruf, Minggu, 6 Mei 2018. 

Baca: Pengembangan KEK Agar Pertumbuhan Ekonomi Tidak Jawa Sentris


Ia menyatakan bahwa, asosiasi dan himpunan pengusaha yang tergabung dalam wadah Kepri tetap menginginkan status FTZ sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang.

"Berdasarkan PP No 46 tahun 2007 yang diperkuat dengan UU No 44 tahun 2007 Pulau Batam ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diberikan kekhususan berlaku selama 70 tahun. Namun (FTZ) ini belum genap separuh perjalanan, akan diganti dengan KEK. Kadin Kepri bersama asosiasi dan himpunan pengusaha menolak rencana tersebut," ujarnya. 

Kadin Kepri bersama asosiasi pengusaha, sambung Maruf, berpandangan bahwa perubahan FTZ ke rezim KEK justru birokrasinya mengalami kemunduran. "Birokrasinya sangat panjang, sehingga sulit diharapkan keberhasilannya," ujar Maruf. 

Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengatakan, masalah kepastian hukum berusaha menjadi alasan utama asosiasi pengusaha menolak status KEK Batam. “Jika berubah lagi, maka itu merupakan langkah mundur. Karena dapat menimbulkan kebingungan,” jelasnya.

Osman berharap agar pemerintah tetap mempertahankan status FTZ, bahkan jika perlu FTZ lebih diperkuat lagi. Selain masa berlakunya selama 70 tahun, FTZ juga dianggap masih bisa menjadi tumpuan ekonomi Batam jika dibenahi lebih baik. “Lebih baik dipertahankan dan diperkuat lewat pemberian insentif,” ujarnya. 

Dalam surat Kadin Kepri yang ditandatangan 15 ketua asosiasi dan himpunan pengusaha, para pengusaha menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pengusaha meminta agar Batam dikembalikan ke awal mula pembangunannya, yakni berada langsung di bawah Presiden dalam bentuk otorita dengan fasilitas KEK maritim menyeluruh.

Dan jika tetap mengikuti pola yang ada saat ini, maka Batam harus tetap dalam sistem FTZ menyeluruh dengan penambahan insentif sesuai kebutuhan.

Kedua, kalangan asosiasi pengusaha meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah status FTZ Batam. Penetapan KEK Batam dianggap sangat merugikan baik masyarakat maupun pengusaha yang berada di luar KEK enclave. Berdasarkan pengalaman yang ada, pengelolaan KEK sangat rumit dalam tata kelola kepabeanannya.

Ketiga, pengusaha berharap agar daerah seperti Pulau yang sejak awal dibangun sebagai bagian pemerintahan yang bersifat tertentu atau khusus, dirubah menjadi daerah bersifat umum seperti daerah lainnya di Indonesia yang baru diberi fasilitas KEK.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mentransformasi status Pulau Batam dari FTZ menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah beralasan, Batam memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan daerah atau kawasan industri lain di Tanah Air.  

"Dengan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batam lebih mampu menarik investor di bidang industri yang lebih high technology sehingga bisa bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kota Batam, Jumat, 13 April 2018.

Darmin mengungkapkan, di luar Batam, sudah ada kawasan ekonomi khusus Bintan dan Karimun. Dan rencana pemerintah ke depan, Pulau Rempang dan Galang yang berdekatan langsung dengan Pulau Batam juga diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Seperti apa konsep transformasi status kawasan Pulau Batam dari FTZ menjadi KEK, sambung Darmin, sedang disusun pemerintah bersama kementerian terkait dan Dewan Kawasan Nasional. "Masih sedang kami susun. Dua atau tiga bulan ke depan baru akan diterapkan," ujarnya. 


(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 17-08-2018