Prajurit TNI Penganiaya Jurnalis di Medan Divonis 3 Bulan Penjara

Farida Noris - 06 September 2017 17:39 wib
Prajurit Satu (Pratu) Rommel Sihombing menjalani sidang putusan di di Pengadilan Militer (PM) I-02 Medan. MTVN/Farida
Prajurit Satu (Pratu) Rommel Sihombing menjalani sidang putusan di di Pengadilan Militer (PM) I-02 Medan. MTVN/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Prajurit Satu (Pratu) Rommel Sihombing, personel Paskhas TNI Angkatan Udara (AU) Lanud Soewondo divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Militer Medan, Rabu September 2017. Dia terbukti bersalah menganiaya jurnalis saat meliput bentrok antara warga dan anggota Paskhas TNI AU terkait sengketa tanah di Kawasan Karang Sari, Kecamatan Medan Polonia.

"Menyatakan Pratu Rommel Sihombing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim, Kolonel Budi Purnomo dalam sidang putusan di Pengadilan Militer (PM) I-02 Medan.

Menurut hakim yang juga merupakan Ketua PM I-02 Medan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 351 (1) KUHP. Adapun yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak citra TNI AU di masyarakat. Sedangkan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menganiaya korban karena emosi.

"Ini sebagai pelajaran, saudara tidak boleh melakukan perbuatan penganiayaan. Ada prosedur untuk membubarkan massa dan mengambil tindakan kepada orang. Jadi harus melakukan upaya persuasif," ucap hakim kepada terdakwa.

Adapun pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan rendah itu, terdakwa memukul korban karena menduga korban sebagai provokator. Terdakwa memukul karena emosi tidak ada niat yang sama dengan Prada Kiren Singh (berkas terpisah) yang memukul korban atas kemauan dan dendam. 

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer Mayor Darwin Hutahayan yang menuntut terdakwa selama 6 bulan penjara. Bahkan dengan putusan itu, terdakwa dipastikan bebas dalam waktu dekat. 

Melalui penasehat hukumnya terdakwa menerima putusan rendah itu. Sedangkan Oditur Militer Mayor Darwin Hutahayan menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. 

Terpisah, Aidil selaku tim penasehat hukum korban dari LBH Medan menyesalkan putusan yang terlalu rendah. Dia menduga persidangan ini sudah tersistematis apalagi Pasal 170 KUHP dihilangkan.

"Kita pertanyakan bahwa kata hakim pasal 170 tidak terbukti. Dari awal kita sudah curiga terkait proses hukum ini. Kami mendesak Oditur Militer pikir-pikir dengan melakukan banding agar ini terbuka," sebutnya.

Sementara korban Array A Argus juga menyesalkan putusan yang terlalu rendah terhadap Pratu Rommel Sihombing. Apalagi persidangan itu sengaja diulur-ulur dan digelar pada sore hari dari jadwal seharusnya pagi hari.


(ALB)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG PENGANIYAAN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Tue , 26-09-2017